Home / Headline / 260 TPS di Sumsel Rawan Konflik

260 TPS di Sumsel Rawan Konflik

Kapolresta Palembang Kombes Pol Wahyu Bintono saat memeriksa pasukan dalam upacara Operasi Mantap Praja Musi 2018, Jumat (5/1)

Palembang, BP–Sebanyak 260 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari total 180.000 TPS di Sumatera Selatan pada pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak yang digelar di sembilan kabupaten/kota, rawan konflik.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, TPS yang rawan tersebut termasuk dalam tiga kriteria, yakni rawan penyaluran logistik, rawan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta intimidasi terhadap pasangan calon.

“260 TPS tersebut tersebar di beberapa daerah, di antaranya Empat Lawang, Kota Palembang, dan OKU Timur,” ujar Kapolda usai Apel Operasi Mantap Praja Musi 2018 untuk pengamanan Pilkada, Jumat (5/1)

Dalam pengamanan Pilkada ini, kepolisian fokus pada empat hal. Yakni pengamanan jadwal kegiatan tahapan, logistik, penghitungan suara, serta pengawalan kotak suara.

Setiap calon kepala daerah nantinya akan dikawal beberapa personel polisi yang menempel terus. Termasuk pengamanan dan  pengawal tim sukses para calon.

“Di tengah masyarakat pun selalu ada  pengamanan untuk mencegah terjadinya keributan massa. Lalu pengamanan kantor KPU dan Panwaslu, serta anggota KPU dan Panwaslu nya sendiri,” jelasnya.

Selain itu, Polda Sumsel pun membentuk enam satgas khusus penyelenggaraan pilkada. Termasuk membentuk satgas money politics dan satgas cyber troops.

“Satgas money politics khusus dibuat berdasarkan instruksi Kapolri untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi. Bisa jadi nanti ada OTT,” kata Kapolda.

Sementara cyber troops sendiri dibentuk untuk mencegah dan mengantisipasi kampanye hitam serta berita bohong (hoax) yang berpotensi bermunculan di masa kampanye pilkada.

“Saya mewanti-wanti anggota polisi untuk tidak ikut berpolitik saat pilkada. Selfie dengan paslon pun tak boleh. Haram dan najis,” tegasnya.

Apabila masih ada anggota yang ‘nakal’ dan ketahuan ikut berpolitik pada gelaran pilkada ini, tiga bentuk sanksi akan diterimanya. Yaitu sanksi etika, profesi, serta tindak pidana pemilu.

Sedangkan untuk pengamanan Pilkada 2018, Polda mengerahkan 9.300 personel atau dua pertiga dari seluruh kekuatan yakni 14.000 personel untuk mengamankan pilkada serentak 2018, yang juga di-back up oleh TNI.

“Untuk upaya saling lapor terkait tindak pidana yang berpotensi terjadi saat masa kampanye nanti, kami mengantisipasinya. Dengan menerima laporan tersebut, namun penyelidikannya ditunda hingga tahapan pilkada selesai. Ini upaya agar instansi kepoisian tidak digunakan sebagai alat  politik oleh beberapa pihak,” jelasnya.

Sementara Ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah siap dalam berbagai aspek. Namun pihaknya kini fokus dalam tahapan pendaftaran calon pada 8-10 Januari mendatang.

“Pengamanan tahapan penyelenggaraan kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI. Jangan sampai terjadi ada pemaksaan kehendak, berkas yang tidak lengkap,” ujarnya.

Untuk pengamanan ke depannya jangan sampai ada perusakan logistik pemilu. Oleh karena itu pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kepolisian.

Secara terpisah, untuk Pilkada di Palembang, Polresta Palembang menurunkan 1.118 personel dengan sandi Operasi Mantap Praja Musi 2018.

Kapolresta Palembang Kombes Pol Wahyu Bintono mengatakan, dari 1.118 personel itu dibagi menjadi beberapa satuan tugas (Satgas).

Di antaranya Satgas Deteksi, Satgas Preventif, Satgas Walkat. Masa tugas sendiri berdurasi selama enam bulan mulai dari sekarang dengan tahapan-tahapan yang telah disusun.

“Dalam operasi ini kami diback-up pihak TNI (AL, AD, AU), instansi pemerintahan seperti Pol PP, Dishub, PBK. Kemudian dari komponen masyarakat seperti Senkom,” ujar Wahyu.

Dikatakan Wahyu, dalam pengamanan ini mereka menargetkan empat sasaran. Mulai dari tahapan-tahapan pelaksanaan, kemudian  penyelenggara dalam hal ini KPU dan pengawas. Selanjutnya logistik pilkada, serta pengamanan terhadap masyarakat.

“Kita akan berupaya secara maksimal untuk mengamankan pilkada ini. Untuk wilayah rawan kita akan lakukan mapping. Saya harap kepada yang bertugas untuk mempertajam deteksi (pengamanan),” tandasnya. # idz

 

 

x

Jangan Lewatkan

HUT Golkar ke-56,  di Sumsel Digelar Kampanye Kebiasaan Baru 3M Hingga Rekor Muri

Palembang, BP Dewan Pimpinan Daerah (DPDl) Partai Golkar provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), akan menggelar rangkaian perayaan hari ulang tahun (HUT) ...