Jakarta, BP–Ketua Fraksi PPP DPR RI Reni Marlinawati mengatakan, stabilitas politik telah terbangun dengan baik selama tahun 2017. Itu tidak terlepas dari keteranpilan Presiden Jokowi mengonsolidasikan kekuatan politik.
“Konsolidasi politik telah berhasil dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Stabilitas politik itu berdampak positif bagi program pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pendidikan berjalan baik. Fraksi kami menilai rapor pemerintahan Jokowi di bidang politik mendapat A. Bagi PPP stabilitas politik menjadi faktor penting mensukseskan program pemerintah,” ujar Reni di ruangan wartawan DPR Jakarta, Kamis (28/12).
Menurut Reni, relasi antara DPR dengan pemerintah juga berjalan dengan lancer. Indikatornya pembahasan program kerja pemerintah, seperti anggaran, legislasi dan pengawasan berlangsung dinamis. Sikap saling menghormati antar lembaga berjalan baik. Jika ada kesan DPR menjadi setempel pemerintah merupakan anggapan keliru, karena DPR konsisten menjalankan proses check and balances sebagaimana amanat konstitus.
“Parlemen mengedepankan semangat konstruktif daripada mengedepankan kegaduhan politik. Ini yang menjadi penyebab suasana politik setahun terakhir berjalan stabil,” tutur Reni.
Dia menambahkan, politik luar negeri Indonesi telah dijalankan pemerintah dengan baik. Misalkan masalah Yerussalem Palestin, bersama negara OKI, DK PBB dan forum internasional Indonesia dengan tegas menolak Yerussalem sebagai ibukota Israel. Pemeirntah pun berhasil melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar terkait pengusiran dan pembantaian kaum muslim Rohingya.
Namun lanjut Reni, masih perlu kewaspadaan terhadap keamanan di dalam negeri menyusul penyanderaan terhadap warga Mimika, Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan melakukan pendekatan persuasif yang berhasil diatasi aparat TNI dan Polri.
Selain itu terorisme dan radikalisme, FPPP menilai perintah tembak di tempat tidak menyelesaikan masalah, sehingga harus dilakukan pendekatan secara persuasif dengan melibatkan masyarakat serta embaga pendidikan, institusi penegak hukum sebagai upaya pencegahan dini terhadap radikalisme dan terorisme tersebut. #duk
