Home / Pemerintahan / Pemecatan Fahri Hamzah Sudah Terencana

Pemecatan Fahri Hamzah Sudah Terencana

 

Jakarta,BP

Pemecatan Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah terencana sejak MPP (Majelis Pertimbangan Partai) 16 Desember 2015 mensahkan pedoman pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi dan pedoman beracara penegakan hukum. Pedoman penjatuhan sanksi dan tata beracara penegakkan disiplin menjadi perhatian pertama dan utama MPP sehingga menjadi produk peraturan partai pertama dalam kepengurusan periode ini.

“Pengesahan pedoman 16 Desember 2015 bersamaan dengan tanggal permintaan KMS kepada saya untuk mundur dari pimpinan DPR atau tidak. Dan perlu dicatat bahwa pertemuan saya dengan KMS dilaksanakan pagi dan pedoman tersebut disahkan MPP sore hari,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di Jakarta, Senin (18/12).

Menurut Fahri, dalam tradisi PKS, pedoman itu bersifat global dan menjadi payung bagi bidang terkait. Apabila memerlukan aturan lebih rinci diserahkan kepada bidang di DPP atau DSP. Uniknya MPP juga membuat pedoman tata beracara dalam penegakkan disiplin sebagai breakdown dari pedoman pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi. Padahal ini menjadi domain DPP cq BPDO. MPP jelas sekali ingin segera memiliki perangkat peraturan yang cukup untuk dipakai dalam kasus Fahri Hamzah.

Dia menambahkan, tradisi penegakkan disiplin partai di PKS selama ini, BPDO hanya memproses kasus disiplin organisasi berdasarkan aduan atau pelimpaham dari DSW/DSP. Dalam dua pedoman baru di atas MPP memasukkan norma baru yaitu BPDO dapat menangani perkara tanpa pengaduan dan penugasan dari ketua DPTP atau Presiden. Norma baru ini disiapkan untuk menjerat orang orang tertentu seperti Fahri Hamzah.

Dia menyayangkan sikap pimpinan partai yang tidak sesuai dengan jargon PKS partai dakwah. “Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah juga menyatukan, bukan emecah belah barisan,” tuturnya.

Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai pemecatan Fahri Hamzah dari PKS hanyalah merugikan partai itu sendiri, karena sosok anggota dewan yang vocal seperti itulah disukai masyarakat terutama konstituennya.

Sedangkan Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan, Fahri Hamzah tidak bisa dipecat dari jabatannya sebagai wakil ketua DPR, anggota dewan dan kader partai mengingat Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jaksel yang memenangkan gugatan Fahri Hamzah.

Sebagaimana diketahui, Fraksi PKS beberapa hari lalu telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR RI untuk memberhentikan Fahri Hamzah dari kursi Wakil Ketua DPR karena dianggap suidah dipecat dari kader partai. Pemecatan Fahri karena dianggap tidak sopan dan melanggar etika yang pada gilirannya merusak citra partai. #duk

x

Jangan Lewatkan

Ketua MPR Minta Pemerintah Korea Selatan Berikan Perhatian Khusus Kepada WNI Penderita Corona

Jakarta, BP–Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melalui Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan meminta pemerintah Korea Selatan memberikan perhatian khusus terhadap ...