Dana Bantuan Parpol PPP Sumsel 2015 Belum Dipertanggungjawabkan

9

 

H Agus Sutikno

#Agus Sutikno: Saya Baru Jabat Tahun 2016

Palembang, BP
Terkait belum menyelesaikan laporan pertanggungjawabab terkait dana bantuan parpol dari APBD Sumatera Selatan (Sumsel), Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumsel Agus Sutikno mengakui dana bantuan parpol untuk PPP Sumsel masih di verifikasi.
“Maksudnya dana bantuan parpol tahun lalu belum dipertanggungjawabkan oleh pengurus PPP yang lama, bagi saya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan karena kita tidak terima, yang nerima yang mempertanggungjawabkan,” katanya.
Agus mengaku, tidak bisa mempertanggungjawabkan dana bantuan parpol tersebut karena belum menerima dana bantuan parpol tersebut.
“Apa yang mau di pertanggungjawabkan ,” katanya, Selasa (19/12).
Karena itu, dia menyerahkan masalah ini kepada pihak Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan dirinya sudah mengirimkan surat ke BPK terkait dana bantuan parpol untuk PPP Sumsel.
“Itu di audit khan, kalau enggak di audit itu wajib di tuntut, itu aja,” katanya.
Apalagi di tahun tersebut menurut Agus, dirinya belum menerima dana bantuan parpol karena dirinya memimpin PPP Sumsel sejak tahun 2016.
“Yang belum dipertanggungjawabkan tahun 2015, saya memulai memimpin 2016,” katanya.
Sebelumnya Hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel belum menerima secara resmi petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk menaikkan dana bantuan parpol dari APBD.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Sumsel melalui Kepala Bidang Politik Kesbangpol Sumsel, Kurniawan Kantinoko, kepada sejumlah wartawan, di Gedung KPU Sumsel, Rabu (13/12).
“Kalau untuk kenaikan bantuan untuk dana parpol itu sampai saat ini masih wacana, karena kami juga belum mendapat petunjuk resmi,” katanya.
Untuk proses pemberian bantuan ke parpol ini, kata dia, sampai saat ini masih dalam proses pencairan yang dilakukan langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel.
“Kalau pencairan itu nanti dilakukan langsung oleh BPKAD ke rekening masing-masing parpol. Namun, sebelum pencairan itu tiap parpol wajib memberikan laporan yang kemudian akan diverifikasi oleh tim verifikasi yang terdiri dari Biro Hukum HAM Setda Sumsel, Inspektorat, Kanwil Kemenkum HAM Sumsel, dan juga diperiksa oleh BPK,” kata Kurniawan.
Ditanya soal besaran bantuan parpol dari APBD Sumsel untuk tahun 2017, dikatakannya, total bantuan mencapai Rp 2.030.811.552 untuk 11 partai politik yang ada di Sumsel.
“Besarannya hampir sama dengan tahun sebelumnya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jadi partai yang paling banyak menerima bantuan dar APBD 2017 ini yakni Rp359.639.280. Kedua ada Partai Golkar Rp 276.339.168 dan yang ketiga Partai Demokrat dengan bantuan sebesar Rp 217.797.552 juga dilanjutkan dengan partai politik lainnya seperti PAN, Gerindra, PKB, Hanura, PKS, Nasdem, PPP, dan PBB,” katanya.
Untuk besaran bantuan parpol menurutnya, ada regulasi yang mengaturnya dimana besarannya adalah hasil perolehan suara tahun yang lalu dibagi dengan anggaran yang diberikan tahun ini, walaupun ada wacana peningkatan bantuan parpol ini di pusat namun regulasinya belum turun.
“Kondisi terakhir sudah ada 10 parpol yang sudah dalam pencairan oleh BPKAD, hanya ada satu yang belum menyelesaikan laporan yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Jika ada parpol yang belum menyelesaikan laporan hingga awal 2018, maka parpol tersebut baru akan mendapat bantuan di APBD 2018,” katanya.#osk