Home / Headline / Warga Dihimbau Segera Urus E-KTP Untuk Ikut Pilkada 2018

Warga Dihimbau Segera Urus E-KTP Untuk Ikut Pilkada 2018

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati saat melakukan reses pribadi di salah satu rumah warga Jalan Sido Ing Kenayan Lr Palang Merah Kelurahan 30 Ilir /35 Ilir Kecamatan IB II Palembang, Jumat (8/12).

Palembang, BP

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati mengajak warga kota Palembang untuk berpartisipasi dalam pilkada kota Palembang tahun 2018 nanti.
Untuk itu dia, mengajak warga untuk segera mengurus E-KTP sebagai syarat untuk ikut dalam pilkada Palembang .
“Yang berhak untuk mengeluarkan surat keterangan hanya di catatan sipil di kecamatan di perbolehkan hanya mencetak E-KTP yang sudah terdaftar datanya, kalau belum terdaftar tidak bisa tercetak di kecamatan,” kata Anita saat melakukan reses pribadi di salah satu rumah warga Jalan Sido Ing Kenayan Lr Palang Merah Kelurahan 30 Ilir /35 Ilir Kecamatan IB II Palembang, Jumat (8/12).
Menurut Anita, untuk KTP yang hilang, rusak , pindah itu tetap di catatan sipil, begitu juga masyarakat yang memiliki E-KTP mendaftar di catatan sipil.
Selain itu, Juni 2018 kota Palembang melaksanakan Pilkada dan awal tahun 2018 semua warga sudah terdata dan mempunyai identitas berdasarkan yang di harapkan undang-undang yaitu E-KTP.
“ Untuk itu untuk kelurahan 30 Ilir dan 35 Ilir , kalau ada kesulitan silahkan hubungi saya, saya akan membantu agar warga disini untuk bisa diprioritaskan di percepat untuk mendapatkan E-KTP yang memang sudah terdaftar atau yang belum melalui surat keterangan , karena tiap hari kita lihat Kantor Catatan Sipil di Jalan Demang Lebar Daun itu sampai pagi hingga sore luar bisa berjubelnya , “ katanya.
E-KTP ini penting menurutnya, untuk warga Palembang bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada kota Palembang , karena hak sebagai warga Negara adalah hak di pilih dan memilih .
“Bapak ibu memimpin pemimpin kota dan provinsi sesuai pilihan bapak , ibu , kalau bapak ibu tidak ada E-KTP atau identitas, bapak ibu tidak bisa memilih, artinya bapak ibu tidak bisa menggantungkan siapa pimpinan yang bapak ibu pilih,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut , warga juga sempat menyampaikan keluhan mengenai BPJS, sekolah dan berobat gratis, tempat pembuangan sampah, jalan dan tunjangan RT dan RW.
Anita mengatakan, kalau reses pribadi yang dilakukan tidak lain untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi warga yang menjadi daerah pemilihannya sehingga akan diteruskan sesuai fungsi dan tanggungjawababnya sebagai wakil rakyat.#osk

x

Jangan Lewatkan

Ketua MPR Minta Pemerintah Korea Selatan Berikan Perhatian Khusus Kepada WNI Penderita Corona

Jakarta, BP–Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melalui Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan meminta pemerintah Korea Selatan memberikan perhatian khusus terhadap ...