Home / Headline / Pemkot Dinilai “Dikangkangi Perda

Pemkot Dinilai “Dikangkangi Perda

BP/IST
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Kota Palembang, Syaiful BY

Palembang, BP

Pemerintah Kota (pemkot) Palembang dinilai “Mengangkangi” Peraturan Daerah,(Perda) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Bangunan gedung.
Menyusul belum diberikan sangsi dan pencabutan IMB pembangunan Hotel Ibis Jalan Letkol Iskandar Kelurahan 15 Ilir.
Padahal faktanya ada pelanggaran teknis dilapangan terkait pelaksanaan IMB.
Pengamat Sosial Masyarakat Ikatan Alumni,(IKA) Fisip Unsri Bagindo Togar Butar-Butar mengatakan semestinya Pemkot Palembang harus memberikan alasan yang rasional dan tidak menabrak Perda jika tidak akan mencabut IMB Hotel Ibis yang bermasalah tapi jika alasan tidak mencabut karena adanya retribusi yang sudah dibayar tentu tidak rasional sebab retribusi yang dikeluarkan sudah jelas untuk suatu pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan aturan yang tertera dalam IMB jika melanggar maka hal itu masuk dalam kategori pelanggaran dan harus ditindak.
Analoginya menurutnya sederhana,kalau ke warung dengan dana yang disiapkan harus beli odol merk tertentu tentu barang itu yang harus dibeli.
Sementara yang dibeli barang lain atau barang yang lebih murah tentu hal itu melanggar.
Sekarang sangsi apa yang sudah diberikan Pemkot terhadap pengembang yang melanggar.
“Kalau begini tentu Pemkot sudah “mengangkangi” aturan yang dibuatnya sendiri.Selanjutnya masyarakat bisa menilai sendiri” Kata Bagindo dihubungi,Selasa,(28/11).
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Kota Palembang, Syaiful BY menyampaikan.Sejauh ini perizinan pembangunan hotel Ibis itu ada, jadi sulit untuk mencabut atau menghentikan izin pembangunan.
“Kita tidak bisa mencabut IMB Hotel Ibis karena sudah ada retribusi yang dibayar.Jangan sampai menyelesaikan masalah justru kita yang dituntut,” katanya.
Saiful menerangkan, untuk sementara waktu memang operasional pembangunan Hotel Ibis yang dilaksanakan PT Indo Citra Mandiri (ICM) melalui Mitra Konstruksi di stop, dan boleh bekerja setelah semua pelanggaran dibenahi.
Pemkot Palembang cukup dibuat kelelahan dari persoalan yang dilakukan pihak Thamrin Group terkait pembangunan Hotel Ibis ini.
“Kita sudah capek, yang penting sekarang stop dulu dan tidak ada aktifitas,” ujarnya.
Saiful menambahkan, ada beberapa hal yang harus diselesaikan pihak Thamrin Group untuk dapat meneruskan pembangunan Hotel Ibis. Diantaranya,analisa dampak lalulintas,(Andalalin) dari Dinas Perhubungan Kota Palembang jika lahan parkir tidak bisa disediakan sesuai aturan maka PT Indo Citra Mandiri (ICM) selaku pengembang harus menurunkan tingkat ketinggiannya, tidak boleh 11 lantai seperti yang saat ini dikerjakan.
Persoalan pembangunan Hotel Ibis adalah persoalan sepele dan dapat diselesaikan. Karena, sebagai salah satu syarat mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah andalalin dari Dishub.
Untuk pelanggaran yang katanya sudah dibenahi tentu harus dicek lapangan kebenarannya dengan permohonan pengecekan dari PT Indo Citra Mandiri,(ICM).
“Jadi kami tinggu dari mereka, jika mereka meminta melakukan pengecekan ya kami cek, jika tidak biarkan saja seperti itu. Tapi jika terus-terusan seperti itu maka lama-lama akan terlihat sepertu gedung hantu,” katanya.#osk

x

Jangan Lewatkan

Bank Sumselbabel Tetap Bertahan di Pandemi Covid-19

Palembang, BP Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) HM Giri Ramanda N Kiemas melihat hingga saat ini di mana ...