Jangan Biarkan KPK Melakukan Kesalahan

Jakarta, BP–Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap Presiden Jokowi jangan mau digiring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penegakan hukum. Presiden jangan terbuai dengan permintaan pimpinan KPK untuk membela habis-habisan lembaga anti korupsi tersebut dengan dalih KPK akan dibonsai.

“Biasanya pimpinan KPK meminta perlindungan Presiden bila KPK bermasalah dengan hukum. Pimpinan KPK minta lembaganya dilindungi dengan alasan akan dihabisi para koruptor. Saya harap presiden jangan mau terseret dalam kasus semacam ini lagi,” ujar Fahri di ruangan wartawan DPR, Jakarta, Selasa (14/11) dalam acara diskusi bertajuk Pansus Angket Apa Lagi.
Menurut Fahri, setelah DPR membentuk angket KPK banyak ditemukan kejanggalan, keanehan dan ketidakjujuran ketika menyadap, memeriksa saksi serta menangkap koruptor. “Angket KPK telah menemukan 11 point ketidakbecusan kinerja KPK. Itu bukan yang kami cari-cari, tapi keterangan para pakar hukum, saksi, tersangka saat member penjelasan kepada tim angket KPK,” kata Fahri.
Dikatakan, kewenangan yang luar biasa diberikan kepada KPK tidak sebanding dengan kasus yang ditangani. Yang dtangkap KPK hanyalah kasus kecil dan melibatkan pejabat menengah ke bawah. Sedangkan kasus besar seperti BLBI yang merugikan negara triliunan rupiah sampai sekarang tidak jelas.
“Jadi, apa yang dibanggakan dari KPK dan apa hebatnya KPK? Celakanya KPK merasa paling benar dan tidak mungkin salah sehingga tidak perlu diawasi. Jika anggota DPR bilang KPK gak professional, langsung dituding ingin melemahkan KPK serta membela koruptor,” jelasnya.
Mantan Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu menilai satu-satunya lembaga negara yang tak transparan, tak akuntable dan tak mau diawasi di negara ini hanya KPK. Padahal setelah adanya hak angket KPK ditemukan banyak pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang.
“KPK telah mengajarkan anarkis, tirani, dan pembangkangan hukum. Wajar kalau KPK tidak memenuhi panggilan tim pansus angeket KPK. Cukup 15 tahun kita anak-emaskan KPK dan sudah saatnya KPK tidak kita biarkan salah,” papar Masinton. #duk