Home / Pemerintahan / Masyarakat Diminta Kawal Penataan Gedung DPR

Masyarakat Diminta Kawal Penataan Gedung DPR

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

Jakarta, BP–Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, masyarakat harus  terus mengawal pembangunan gedung baru DPR agar penggunaan dananya transparan. Hanya dengan keterlibatan masyarakatlah   pembangunan  bisa   transparan sehingga tidak menjadi polemik berkepanjangan di kemudian hari.

“Kami  minta masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran itu. Jangan kami digebukin terus. DPR hanya sebatas mengusulkan, sedangkan eksekutornya pemerintah. Jadi pemerintahlah yang melaksanakan pembangunan gedung,” ujar Taufik di Purwokerto, Banyumas, Sabtu  (4/11), dalam acara Press Gathering Wartawan Parlemen DPR.

Menurut Taufik, anggaran penataan kawasan parlemen Rp601 miliar  dan  telah disahkan DPR dalam rapat paripurna pecan lalu. Pembangunan gedung tersebut merupakan inisiatif dan usulan pemerintah. Anehnya DPR selalu disalahkan dengan menyebutkan anggota dewan tidak pro rakyat serta menghabiskan uang. “Gedung DPR itu milik rakyat, kok selalu diributkan dan menuding anggota dewan macam-macam. Kenapa gedung pemerintah yang dibangun dengan biaya besar tidak pernah dipersoalkan, padahal gedung itu bukan untuk aktivitas rakyat,” kata taufik.

Taufik menamabahkan, setelah anggaran disahkan dalam rapat paripurna, kemudian DPR menyerahkan kepada pemerintah untuk pelaksanaannya. Apakah pembangunan gedung dilaksanakan atau tidak, terserah pemerintah. Kalau dibangun Alhamdulillah, kalau tidak gak masalah,” jelas Taufik.

Bahkan kata Taufik, pimpinan DPR sudah menyampaikan kepada kesetjenan agar semua penggunaan anggar tersebut harus transparan dan akuntabel. “Kami tidak cawe-cawe.  Saat rapat pimpinan kami sepakat dan semua kami serahkan kepada mekanisme pemerintah,” tuturnya.

Dikatakan, gedung baru DPR nantinya menjadi pemilik gara, bukan milik anggota dewan. Dan yang menempati serta menikmayi gedung baru nanti anggota DPR periode berikutnya, bukan sekarang. “Soalnya pembangunannya jangka  panjang dan yang menikmati anggota DPR periode akan datang. Kami belum tentu menempati gedung tersebut,” paparnya.

Wakil Ketua BURT DPR Novi Wijayanti menambahkan, rencana pembangunan gedung merupakan inisiatif pemerintah yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR. Soal anggaran dan mekanisme pembangunan gedung ditangani pemerintah. “Jadi jangan DPR yang disalahkan, kami tidak terlibat dalam pembangunan fisik,” kata Novi.

Sebagaimana diketahui, rapat paripurna DPR RI beberapa waktu lalu telah menyetujui anggaran penataan kawasan parlemen senilai Rp 601 miliar. Dana itu dibagi untuk pembangunan gedung baru Rp320, 44  miliar dan alum-alun demokrasi Rp280 miliar.

Pengesahan dilakukan DPR bersama pemerintah dalam RUU APBN 2018 menjadi UU APBN. Salah satu yang dimuat dalam undang-undang itu adalah paket anggaran untuk penataan kompleks parlemen yang selama ini hanya dikenal dengan gedung baru DPR. #duk