Ultimate magazine theme for WordPress.

Gubernur Belum Tandatangan Draf UMP Tahun 2018

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin

Palembang, BP — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin mengakui, dirinya belum meneken draft rencana kenaikan 8,71 persen Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2018.

“Iya itu belum saya teken. Kita cek, prosedurnya sudah dipenuhi apa belum. Sebab begini naik 8 persen itu dalam situasi kondisi sekarang, enggak bisa nuntut tinggi tapi perusahaan tutup tambah rugi khan, tapi semua itu benar ya, tinggal tandatangani hari ini,” kata Alex usai penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur Sumsel terhadap KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018 di Ruang Rapat Banggar DPRD Provinsi Sumsel, Selasa (31/10).

Untuk UMP kabupaten kota menurut Gubernur, sudah ada tahapannya ,” Tapi provinsi jadi acuan ,” katanya.
Sedangkan Kadisnakertran Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel Dewi Indriati mengakui, draft rencana kenaikan UMP belum ditandatangani gubernur.

Baca Juga:  Dihajar Suami Hingga Babak Belur, Istri Laporkan Suami Ke Polisi

“Belum diteken Pak Gub. Yang diajukan itu UMP Rp 2.595.995,” kata Dewi.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas SE MM yang menilai, kenaikan UMP disesuaikan.

“Bisa mensejahterakan, tapi tidak membuat perusahaan itu rugi.

Tapi kalau pengusaha itu mampu penghitungan. Dikaji dengan baik. Dibicarakan dengan baik. Kita lihat dulu aturannya bagaimana,” kata Giri.

Sementara itu Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71persen.

Hal itu tertuang dalam surat edaran tertanggal 13 Oktober 2017, dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017, tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017.

Baca Juga:  Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Incar Akreditasi A

Sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional.

Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2018, bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-188/BPS/1000/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

“Sudah ditetapkan peningkatan UMP 2018, hitungannya dari inflasi nasional 3,72% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99%. Jadi totalnya peningkatan UMP sebesar 8,71%” ungkap Kasubdit Standarisasi dan Pengupahan Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Dinar Titus.

Baca Juga:  Herman Firdaus Ditunjuk Plt Ketua DPD Partai Golkar OI

Penetapan upah minimum 2018 merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2017 dikali tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.
Sehubungan dengan penetapan UMP 2018 ini, Gubernur wajib menetapkan UMP 2018 dan diumumkan secara serentak pada 1 November 2017. Sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2017.

UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana yang telah disebutkan tadi berlaku terhitung 1 Januari 2018.

“Contohnya di Provinsi DKI Jakarta, UMP-nya saat ini Rp 3.355.750 x 8,71% = Rp 292.285. Kemudian Rp 3.355.750 + Rp 292.285 = Rp 3.648.035. Kurang lebih seperti itu,” katanya.#osk

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...