Ultimate magazine theme for WordPress.

DPRD Sumsel Fasilitasi Sengketa Lahan Warga PT TOP Dengan Aman Astra


BP/DUDY OSKANDAR
Ratusan warga Komplek TOP Amin Mulya, mendatangi kantor DPRD Sumsel dan berdialog dengan Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas yang juga menjadi korban di ruang banggar DPRD Sumsel, Selasa (24/10).

Palembang, BP

Warga Komplek TOP Amin Mulya, Jakabaring, Palembang telah di deadline oleh Aman Astra untuk mengosongkan lahan sesuai surat yang diedarkan kepada RT setempat tertanggal 23 Oktober 2017.
Selain itu Senin (23/10) sejumlah pekerja terlihat memasang pagar beton di kawasan tersebut, namun oleh pemilik lahan langsung membongkar pagar beton tersebut.
Sehingga ratusan warga Komplek TOP Amin Mulya, mendatangi kantor DPRD Sumsel dan berdialog dengan Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas yang juga menjadi korban, menggelar pertemuan di ruang banggar DPRD Sumsel, Selasa (24/10).

Menurut kuasa hukum warga Abunawar Basyeban SH mengatakan, kalau pihaknya menggelar audiensi dengan ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas yang kebetukan Giri dan mertuanya memiliki tanah di lokasi tersebut.
“Sebagai warga kita sampaikan ke DPRD Sumsel, agar DPRD Sumsel memberikan rekomendasi kepada pihak Aman Ramlii untuk tidak melakukan aktivitas di lahan itu, diluar itu warga sedang melakukan proses hukum dengan mengajukan gugatan perdata yaitu penyerobotan sedangkan gugatan pidana sedang di pikirkan ,” katanya.
Menurutnya, pihaknya tidak menapikkan keputusan MA tersebut , cuma pihaknya akan menguji apakah keputusan MA tepat sasaran atau tidak dan ini menjadi masalah dimana di lapangan faktanya ada ratusan warga yang memiliki sertifikat dan dibeli dengan hasil keringat mereka.
Dalam hukum ada beberapa yurisprudensi MA yang menjelaskan pembeli yang beritikat baik dilindungi undang-undang.
“ Apalagi ini konon kabarnya orangnya banyak 446 persil lahan dan korbannya lebih dari 200 ,” katanya.
Mengenai adanya saham Pemprov Sumsel 30 persen dengan sebuah perusahaan terkait lahan Amin Mulya ini menurutnya perusahaan yang berkerjasama dengan Pemprov Sumsel sudah pernah di likuidasi.
“Aku tidak paham apakah likuidasi itu menyangkut saham Pemda yang di likuidasi , itu pertanyaan tetap muncul, kalau di likuidasi posisi saham dengan siapa, dimana , bagaimana pembagiannya tapi ini bukan urusan aku , itu bukan bidang aku, itu wewenang DPRD menanyakan ke Pemprov kemana saham selama ini, “ katanya.
Menurutnya, Aman mengklaim sekitar 14- 15 hektar tanah ,” jadi dia terpecah-pecah , putusan MA ada 7 sertifikat, sertifikat induknya ini 7 , tapi sudah di pecah-pecah menjadi sertifikat warga , areal di TOP tife 100 ini berkisar 14- 15 hektar, total areal yang diklaim dari 168 tadi diputus MA 52 hektar , 30 persen dari saham 168 , seharusnya sahamnya 6 persen karena nyetor 1 miliar, Aman Ramli ini cuma setor 30 persen kalau dia setor Rp5 miliar, tapi hanya setor 1 miliar , artinya sahamnya rillnya 6 persen, bukan 30 persen,” katanya.
Sedangkan mantan Ketua DPRD Sumsel yang juga warga Komplek TOP Amin Mulya, Jakabaring, Palembang , H Zamzami Achmad mengaku, memiliki 1 kapling lahan atau 25 X 30 lahan saja di lokasi tersebut saat zaman Gubernur Sumsel H Rosihan Arsyad.
“Kita datang ke DPRD karena ada masalah tanah itu hampir seluruhnya punya sertifikat hak milik termasuk saya beli mahal, tahu-tahu tanah itu dipagar pakai kawat berduri, seolah-olah kita tidak punya hak apa-apa lagi, kita minta difasilitasi DPRD karena kemarin terjadi pematokan lagi, hampir terjadi keributan disitu, kita minta juga pengacara kita mengajukan gugatan hari ini sementara gugatan berjalan belum ada keputusan pihak Aman jangan kegiatan atau pematokan nanti ada hal yang kurang baik bagi keamanan “ katanya.
Sedangkan Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas akan mengecek kebenaran kepemilikan saham pemprov Sumsel.
“ Kita fasilitasi masyarakat agar terhindar dari bentrokan di lapangan , carikan solusi karena mereka pembeli jujur dan membayar untuk mendapatkan hak sedangkan sengketa yang bersangkutan dengan saudara Amin Mulya, kita minta carikan solusi dan carikan kebijakan orang yang menang tadi agar masyarakat yang beritikat baik membeli dari PT TOP dimana yang bersangkutan pemilik PT TOP berdasarkan keputusan MA , artinya ada jual beli kepada perusahaan, ini artinya ada itikat masyarakat dan kenapa lahan mereka di caplok dan ini harus dibicarakan dengan baik-baik juga,” katanya sembari membenarkan ada sejumlah mantan anggota DPRD Sumsel yang lalu membeli lahan tersebut .
Giri, mengaku lahan dibelinya tersebut secara pribadi, sebanyak 2 kapling pada tahun 2003 dan ada rumah dan lahan mertuanya juga ikut jadi korban.osk
Sebelumnya menjalankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 87 yang menyatakan pihak tergugat, Ahmad Aman Astra SE menang atas gugatan Amin Mulya atas tanah berlokasi di Jakabaring dengan luas ratusan hektar dilakukan eksekusi oleh PN Klas 1 A Khusus Palembang, mulai Senin hingga Rabu (13/9).
Dalam eksekusi yang dilakukan pihak PN klas 1 A khusus Palembang dan dikawal ketat langsung oleh TNI, Polri dan Sat Pol PP dan pihak pemenang gugatan langsung memasang plank nama dan memagar lokasi di tiga titik terpisah dalam wilayah Jakabaring dengan pagar kawat berduri.
“Kita hanya menjalankan putusan MA yang menyatakan pihak Aman astra sebagai pemilik Sah objek tersebut, dan mengamankan objek tersebut,” ucap Hasan Bunyamin SH MH dari PN Klas1 A khusus Palembang di tengah eksekusi, Selasa (12/9).
Diketahui, perkara ini sendiri dilayangkan pertamakali pada 2013 di PN Palembang, kemudian berlanjut dengan upaya hukum hingga ketingkat MA 2017 dan dimenangkan oleh Ir. Aman Astra SE sebagai tergugat.
Ditempat yang sama, mantan Gubernur Sumsel Ramli Hasan Basri, ayah dari Ahmad Aman Astra, ketika ditemui mengatakan, eksekusi ini dimulai dari pihak yang kalah (PT Amien Mulya) menggugat pihaknya (Ahmad Aman Astra-red).#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...