Ultimate magazine theme for WordPress.
BI-26-27

Pertama Di Indonesia, Sumsel Pelopori Perda Gambut

BP/DUDY OSKANDAR
Para peserta FGD tentang raperda tentang daerah gambut lestari.
di Hotel Batiqa Palembang, Jumat (13/10).

Palembang, BP

Dari 7 Provinsi yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ternyata Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bakal menjadi yang pertama membuat Peraturan Daerah tentang daerah gambut lestari.
Hal ini karena keseriusan dan komitmen Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dan jajaran dalam mengatasi karhutla di Sumsel selama ini. “Yang jelas Sumsel itu provinsi yang pertama ingin membuat Perda Gambut karena gambut ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Di situ kan banyak kepentingan-kepentingan. Kepentingan masyarakat, perusahaan dan kepentingan pelestarian,” kata Staf Khusus Gubernur Sumsel Bidang Perubahan Iklim, DR Najib Asmani pada Focus Group Discussion (FGD) raperda tentang daerah gambut lestari di Hotel Batiqa Palembang, Jumat (13/10).
Kalau perusahaan terkait pertumbuhan ekonomi. Kalau rakyat terkait kesejahteraan. Menurut Najib dengan adanya restorasi gambut ini, diharapkan ada kawasan lindung, dan ada kawasan budidaya.

“Ternyata di dalam itu terjadi banyak konflik. Perusahaan yang sudah dapat izin, tahu-tahu di dalamnya dapat kawasan lindung. Yang masyarakat karena desakan penduduk, butih lahan. Inilah yang akan kita atur dalam Perda Gambut ini supaya kepentingan semua itu terakomodasi. Tujuan utama kita ini pada awalnya itu adalah untuk mencegah kebakaran, bagaimana menghilangkan konflik air, dan bagaimana masyarakat itu makmur ada pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi juga tetap jalan,” kata Najib.
Menurutnya, Pemprov Sumsel optimis Perda gambut ini bakal tercapai asalkan semua pihak komit, tidak ada sesuatu yang ingin mementingkan satu pihak.
“Kan lagi kompromi. yang jadi kendala itu ketinggian air. PP 57 mengatakan ketinggian air itu harus 40 cm. Bayangan dari orang yang tidak paham 40 cm itu marata. Sekarang ini komprominya di tempat-tempat tertentu mencari titik-titik mana yang pada musim kemarau itu ada ririk 40 cm itu. Muka tanah kan tidak rata. Kalau air kan rata. Di bawah itu buat satu ukuran. Perusahaan itu harus melihat topografi itu. Bukan harus 40 cm itu semua. Itu sudah clear,” kata Najib.
Masalah lainnya soal penanaman (revitalisasi), itu minta satu siklus harus kalau daerah lindung harus ditanam kembali. Akan tetapi kan harus ada ganti lahannya.
“Kalau pemerintah belum ada lahan itu harus ada solusinya. Yang ketiga kehidupan bermasyarakat. Gambut itu secara teknis produktivitasnya rendah. Kalau kita mengusahakan tanaman, itu relatif sulit yang ekonomi. Yang padi sekarang ini kenapa masyarakat itu tinggi hasilnya. Historisnya zaman lalu kalau musim delapan tahun sekali terbakar karena air tidak ada. Itu terbakar sendiri. Kehidupan masyarakat itu harus berbasis kepada kalau untuk masyarkat non tanaman atau tanaman yang betul-betul bisa hidup. Contohnya bambu, sagu, nipah. Itu yang harus kita kembanhkan. Yang lain ikan, kerbau rawa dan burung walet,” katanya.
Raperda gambut ini menurutnya, sudah memasuki public hearing yang dilakukan untuk kedua kalinya. Yang pertama dengan kelompok pengusaha dan kelompok perguruan tinggi. Kali ini dengan kelompok pers dan LSM.
“Sekarang sudah dimasukkan ke dewan. Tinggal lagi pertemuan dengan Banmus (Badan Musyawarah DPRD Sumsel) 31 Oktober 2017 nanti. Kita meyakinkan dulu di Banmus itu. Setelah yakin baru proses. Masih punya waktu sebulan ke tanggal 7 November 2017. Sambil memperbaiki naskah akademis,” katanya.
Sedangkan Redho dari kalangan peduli pengelolaan sumber daya alam masyarakat dan budaya di Sumsel menilai, perda ini bukan hanya mengedepankan kepentingan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam tapi perda ini juga mengakomodir persoalan budaya , identitas Sumsel.
“Orang luar Sumsel kenal dengan pempek sebagai makanan khas Sumsel , dan kita tahu pempek itu berasal dari ikan sungai yang banyak hidup kawasan rawa gambut, kawasan rawa gambut juga hidup sagu sebagai bahan pempek , kita harap pengaturan perda ini juga menguatkan identitas Sumsel sebagai kuliner pempek, itu paling mendasar, “ katanya.
Sedangkan Ketua Forum Masyarakat DAS Sumsel Syafrul Yunardy menilai, berbicara Daerah Aliran Sungai (DAS) berbicara dari huku dan hilir dan disitu ada sungai dan lahan, tanaman dan masyarakat.
Dan gambut adalah bagian dari daerah aliran sungai, untuk Sumsel gambut banyak di bagian hilir sehingga pihaknya konsen peduli dengan pengelolaan gambut yang ada di hilir seperti di OKI dan Muba dan Banyuasin.
“Kita tahu gambut ini punya fungsi yang banyak secara hidrologi dia mempengaruhi daerah sekitar , karena itulah penting untuk menjamin fungsi gambut itu bisa optimal, karena ketika hujan dia menampung debit air yang tinggi sehingga banjir dan tanah longsor bisa di minimalkan, kemarau gambut merupakan daerah lahan basah bisa sepanjang tahun bisa mengalirkan air secara kontinyu sehingga kebutuhan pertanian, perkebunan bisa berjalan ,” katanya.
Dan zaman dulu nenek monyang sudah peduli dengan alam dan mereka sudah berpikir mengelola alam dan bagaimana konservasi itu penting dan memang ini di kemas dalam dongeng sebelum tidur atau cerita rakyat dan itu perlu di tangkap dan nilai dan spirit dongeng tersebut disalurkan ke generasi muda yang mungkin mengenal gambut yang tidak bisa lagi dilihat disekitarnya.
Sebagai informasi, luasan lahan gambut di Sumatera Selatan sekitar 1.254.502,34 hektare. Dari luasan tersebut sekitar 738.137,84 hektare dijadikan perkebunan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan sawit. Sekitar 17 perusahaan HTI menguasai sekitar 478.969,20 hektare dan sisanya, 70 perusahaan perkebunan sawit menguasai 259.168,64 hektare lahan gambut.
Lahan gambut di Sumatera Selatan tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) seluas 570-an ribu hektare, Kabupaten Banyuasin seluas 283-an ribu hektare, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) seluas 298-an ribu hektare, Kabupaten Muaraenim dan PALI seluas 45-an ribu hektare, serta Musirawas dan Musirawas Utara seluas 58-an ribu hektare.
Terkait pemanfaatan lahan gambut dalam atau di atas tiga meter, berdasarkan data HaKI (Hutan Kita Institute) luasanya mencapai 30.444,43 hektare untuk 17 izin usaha perkebunan (IUP). Di Kabupaten OKI seluas 19.047,44 hektare (8 IUP), Kabupaten Muba seluas 8.572,36 hektare (7 IUP), Kabupaten Musirawas dan Musirawas Utara seluas 459,85 hektare (1 IUP), serta di Kabupaten Muaraenim dan PALI seluas 2.364, 78 hektare (1 IUP).#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...