Biaya Pengurusan Administrasi Kendaraan Bermotor Naik, Ini Rinciannya

Palembang, BP–Terhitung mulai 6 Januari 2017 diterapkan regulasi baru Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada layanan samsat di seluruh indonesia, termasuk di UPTB Palembang II. Dengan aturan tersebut, terdapat kenaikan tarif untuk sejumlah biaya pengurusan administrasi kendaraan, seperti BPKB, STNK, dan TNKB.

“Kebijakan ini  berlaku secara nasional mulai 6 Januari, kami sudah sosialisasikan  dengan menyebar pengumuman,baik di counter layanan UPTB seluruh Sumsel, termasuk media online dan media cetak  lainnya,” ujar KUPTB Palembang II Herryandi Sinulingga Ap.

Pemberlakuan regulasi ini sejalan dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia  sebagai pembaruan dari PP Nomor 50 Tahun 2010 yang berlaku sebelumnya.

Untuk penghitungan pajak progresif kendaraan bermotor khususnya roda 4 dikenakan mengacu pada Perda No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 8, pajak progresif dikenakan  berdasarkan kepemilikan  nama dan alamat domisili  yang sama akan dikenakan pajak kendaraan progresif dengan rincian sebagai berikut:

1. Mobil pertama tidak dikenakan pajak progresif

2. Mobil kedua dikenakan pajak progresif sebesar 2%

3. Mobil ketiga sebesar 2.25%

4. Mobil ke 4 sebesar 2.5% dan mobil ke 5 dst paling tinggi dikenakan pajak progresif sebesar 2.5 %  di seluruh Indonesia  diberlakukan pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan Perda  masing-masing daerah yang mengacu kepada UU 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Ditambahkan Kasubdit Ditlantas Polda Sumsel AKBP Donni Eka Syahputra SIK, melalui Kasi STNK Ditlantas Polda Sumsel Kompol Irwan Andeta Sik, menurut PP baru ini, jenis PNBP yang berlaku pada Sistem Manunggal Satu Atap/ Samsat se Indonesia di antaranya meliputi penerimaan dari: a. Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru; b. Penerbitan perpanjangan SIM; c. Penerbitan Surat Keterangan uji Keterampilan Pengemudi; d. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor; e. Pengesahan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; f. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor; g. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; h. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); i. Penerbitan surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah; j. Penerbitan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara; k. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara; l. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan.

Dengan adanya aturan baru, terdapat sejumlah kenaikan dibandingkan dengan aturan yang berlaku sebelumnya. Penerbitan STNK baru ataupun perpanjangan untuk roda dua atau tiga naik dari Rp 50.000 menjadi RP 100.000,. Untuk  roda empat atau lebih, biaya naik dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000. Penerbitan TNKB roda dua atau tiga naik dari Rp 30.000 menjadi Rp 60.000, sedangkan roda empat atau lebih dari Rp 50.000 menjadi Rp 100.000.

Penerbitan BPKB roda dua atau tiga baru  serta hanti kepemilikan naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 225.000. Sementara roda empat atau lebih naik dari Rp 100.000 menjadi Rp 375.000. Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah roda dua atau tiga dari Rp 75.000 menjadi Rp 150.000, sedangkan roda empat atau lebih dari Rp 75.000 menjadi Rp 250.000.#seg