Ultimate magazine theme for WordPress.

Surati Dewan Panggil ICM dan Pemkot

Palembang, BP — PT Sebangun Bumi Andalas (SBA) melalui kuasa hukumnya siap menyurati DPRD Palembang untuk memanggil PT Indo Citra Mandiri (ICM) selaku pembangun Hotel Ibis dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terkait tetap diteruskannya pembangunan hotel milik Thamrin Group ini.

 

Awal September lalu, dalam rapat gabungan antara DPRD Palembang, pihak dinas terkait Pemkot Palembang dan pihak Thamrin Group di Banmus DPRD Kota Palembang telah disepakati pembangunan Hotel Ibis Jalan Letkol Iskandar Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I dihentikan, hingga revisi IMB selesai. DPRD Kota Palembang juga meminta ICM menutup satu diantara dua basement pada pembangunannya.

Baca Juga:  Hibah ke Polda Sumsel Disetujui Rp20 Miliar

 

Tim Kuasa Hukum PT SBA (JM Group) Iir Sugiarto mengatakan, nyatanya saat ini pembangunan hotel dilanjutkan. Dengan keputusan dewan dan pemkot untuk Ibis segera merevisi perizinannya, semestinya ICM tidak melanjutkan pembangunan. “Dengan dilanjutkannya pembangunan sebelum ia menyelesaikan revisi, ini kan melanggar. Sebab, jika terus dilakukan akan terus berdampak pada lingkungan,” katanya saat konferensi pers, Rabu (4/9).

Baca Juga:  Pertamina Bor Sumur Eksplorasi BDA-2X

 

Ia mengatakan, pihaknya meminta pemkot tegas menindak pihak pembangun Ibis. Hal ini dikarenakan ada aturan yang dilanggar. PT SBS meminta pemkot jangan hanya menutup mata. Dengan adanya pemasangan instalasi listrik, artinya ada pengerjaan disana.

 

“Dengan PT SBA jelas ada sangkut pautan karena membuat kerusakan pada area klien kita. Kita protes keras. Langkah kita surati dewan untuk memanggil pemkot dan ICM,” katanya.

Baca Juga:  Lagi-Lagi Owner Hotel Ibis Mangkir

 

Menurutnya, berdasarkan undang-undang No 5/2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan, walikota bisa membekukan izin jika ada pelanggaran. Artinya, jika pemohon tidak kooperatif, maka walikota bisa membekukan izin sebab ia yang memberikan izin.

 

“IMB Hotel Ibis juga sedang kita gugat sejak 21 Agustus, yang kita gugat walikota. Jika walikota tidak mau membekukan perizinan itu, kita tunggu keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tegasnya. #pit

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...