Ultimate magazine theme for WordPress.

UU Desa Jangan Dimaknai Sempit

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana seminar regional dengan tema ” Dinamika dan Problematika Tata Kelola Desa”, di Kantor DPD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Jakabaring, Palembang, Selasa (3/10).

Palembang, BP

Agar Undang-Undang Desa tidak dimaknai sebagai dana desa semata, Selasa (3/10) Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan seminar regional dengan tema ” Dinamika dan Problematika Tata Kelola Desa”, di Kantor DPD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Jakabaring, Palembang.

Seperti diketahui meluasnya reformasi ke berbagai ruang publik, negara dan masyarakat, juga mengiringi dan mempengaruhi lahirnya regulasi tentang Desa, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini merupakan paradigma baru dalam regulasi yang berkaitan dengan desa di Indonesia, Undang-undang ini juga menjadikan desa sebagai subjek pembangunan.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Nasrun Umar mengatakan, mengenai desa tidak saja membahas dananya saja, melainkan meliputi penyelenggaraan pemerintahannya, sektor pembangunannya, dan sumber daya manusianya.

Baca Juga:  Gubernur Sumsel Ambil Sumpah 953 PNS

” Seminar ini sangat bagus, dan pemprov Sumsel apresiasi penuh seminar regional ini,” katanya.

Seminar regional ini kata Sekda, diharapkan mampu memberikan pencerahan yang diiringi dengan pembinaan lebih lanjut. Sehingga berujung pada kemaslahatan masyarakat banyak. “Sebesar apapun dana desa yang diberikan kepada mereka agar bisa dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat secara akuntabel dan transparan. Sehingga kalau itu dilakukan kan tidak akan terkena penyimpangan-penyimpangan kedepannya,” katanya.
Hadir para senator Komite I yang dipimpin Wakil Ketua Benny Rhamdani, H Hendri Zainuddin SAg SH, Drs H Rijal Sirait, Syarif SH MH, Ir M Nabil MH, Jacob Esau Komigi SE MM, Drs H Abdurachman Lahabato, Fachrul Razi MIP, Intsiawati Ayus SH MH
Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani memberikan laporan antara lain menyampaikan kesimpulan rapat kerja Komite I dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT, Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian Desa PDTT, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI, Kejagung RI, Kapolri, KPK RI, BPKP RI terkait dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Kita di Komite I konsentrasi betul soal dana desa karena di Indonesia hampir Rp 80 triliun dana digelontorkan. Dan khusus di Sumsel ada 2.985 desa dikalikan saja dengan Rp 750 juta per desa. Hampir Rp 2 trilun lebih. Kita Sumsel sangat berkepentingan supaya jangan sampai Kades-Kades bermasalah. Kita juga minta Pemprov, Pemkab, Pemkot untuk saling bersinerji,” kata Anggota Komite I asal Sumsel H Hendri Zainuddin SAg SH.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...