Ultimate magazine theme for WordPress.

Masyarakat Diimbau Segera Lakukan Perekaman E-KTP

Palembang, BP

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana acara Focus Grup Discussion (FGD) yang bertema “Kupas tuntas UU no. 7 tahun 2017 di Hotel Swarnadwipa, Selasa (29/8).

Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan,  masih ada waktu masyarakat melakukan perekaman E-KTP karena undang-undang sekarang mensyaratkan pemilih harus menggunakan E-KTP.
“Kita minta pada pemerintah untuk membuka akses lagi bagi masyarakat agar terdaftar dalam E-KTP, walaupun itu persoalannya blanko tapi ketika dia sudah terdaftar namanya ada dalam E-KTP,” katanya usai acara Focus Grup Discussion (FGD) yang bertema “Kupas tuntas UU no. 7 tahun 2017 di Hotel Swarnadwipa, Selasa (29/8).
Namun menurutnya, jika dia tidak merekam E-KTP maka hak suaranya hilang dan tinggal masalahnya kemudian masyarakat segera mendaftarkan diri dalam perekam E-KTP.
Selain itu pihaknya menghimbau, agar kepala daerah jangan melakukan negatif campaign karena pihaknya tidak dalam posisi melakukan fungsi sangsi tersebut.
“Kami meminta tim kampanye yang terdaftar dalam KPU untuk tidak melakukan tindakan-tindakan negatif campaign, jika mereka melakukan negatif campaign, maka kita bisa melakukan sangsi dengan melarang mereka melakukan kampanya dimedia sosial, bisa saja seperti ini, ini sedang kita atur dalam peraturan KPU tentang kampanye, salah satu kampanya khan ada dimedia sosial, kita akan berkoordinasi dengan Komisi penyiaran , Komisi Informasi dan stekholder lain untuk kita menggagas peraturan ini agar kemudian kampanye negatip bisa kita minimalisir,” katanya.
Jika tetap dilakukan, sangsi terberat bakal calon kepala daerah bisa dicoret dalam kampanye media sosial dan sebagainya.
“Potensi itu masih ada dan saya kira itu bisa terjadi dalam pilkada 2018 yang akan datang , karena benih-benih kebencian masih ada, tapi kita akan cobalah , sama-sama , Parpol akan kita kumpulkan agar mereka tidak kampanye seperti itu,” katanya.
Sedangkan ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan, kalau pemilih memiliki hak pemilih jika sudah 17 tahun plus memiliki E-KTP.
“Syarat E-KTP ini sudah perekaman , perekaman ini dilakukan dukcapil dan kami akan berkoordinasi , dan yang kami pegang bahwa yang tidak memiliki E-KTP atau sudah di rekam dengan surat dari dukcapil, mau tak mau ini akan diberikan suatru pengertian agar tidak menjadi permasalahan, kami tetap akan mendata dan hak pilih tetap menggunakan E-KTP, ini kita dorong agar semuanya memiliki E-KTP dan juga surat keterangan,” katanya.
Sedangkan menurutnya, KPU Sumsel memahami apa yang menjadi aturan yang jelas terkait tahapan, program dan anggaran yang sudah ditetapkan.
“Terhadap kebutuhan terkait prilaku-prilaku diluar menjadi kewenangan kami ya , kami sifatnya menghimbau jangan sampai nanti ada faktor-faktor lain selain faktor-faktor dalam persyaratan yang dibuat KPU yang bisa membuat pasangan calon itu digugurkan , apapun bentuknya terutama terkait dengan kemungkinan adanya ujaran kebencian , sudah mulai menjelek –jelekkan itu menjadi khawatiran kita bisa disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab sehingga calon itu sebenarnya di rugikan ,” katanya.
Pihaknya, ingin hal-hal diluar tahapan atau persyaratan calon itu sendiri sesuai versi KPU sifatnya menghimbau dan berharap Bawaslu Sumel dapat preventif dalam memberikan wacana atau hal-hal mungkin bisa menimbulkan calon itu bisa didiskualifikasi.
“Kalau aturan itu lebih ke aturan Bawaslu, tapi KPU fokus pada penyelenggaraan, saya piker antara KPU dan Bawaslu harus koordinasi terus jangan sampai pasangan calon dirugikan oleh hal-hal diluar persyaratan,” katanya.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, dalam pemilu kali ini ada perbedaan seperti penataan jumlah anggota KPU dan Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten kota dengan metode ukur jumlah penduduk, luasan wilayah dan jumah wilayah administratif.
Selain itu, penguatan kewenangan Bawaslu permanenisasi Bawaslu kabupaten/kota , pelatihan saksi oleh Bawaslu, perubahan jumlah PPK (dari 5 menjadi 3), tidak ada sekretariat penduduk PPS, rekonstruksi DKPP dan setra Gakkumdu dan sebagainya.

Baca Juga:  Jalan Batumarta Rusak Parah, Anak Muda Kritik Gubernur Sumsel Dengan Gaya Unik

Sedangkan acara Focus Grup Discussion (FGD) yang bertema “Kupas tuntas UU no. 7 tahun 2017 , Ketua KPU Kota Palembang, Syarifudin mengatakan akan memberikan pemahaman terkait perubahan UU Pemilu, yang baru saja disahkan pada tanggal 16 Agustus 2017 yang lalu.
“Hari ini kita akan kupas tuntas isi dari undang-undang no 7 tahun 2017 ini, dengan menghadirkan langsung narasumber Komisioner KPU RI Ilham Saputra dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini yang menjadi Narasumber,” jelasnya.
Syarifuddin berharap, melalui sosialisasi yang dilaksanakan hari ini, semua peserta dapat memahami dan menerapkan undang-undang tersebut, sehingga proses pilkada dan pemilu di Palembang berjalan lancar.
“Kita berharap semua partai politik dan masyarakat yang hadir, dapat memahami undang-undang pemilu yang baru ini. Sehingga semua dapat berjalan lancar pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 2018 mendatang,” katanya.
Sementara itu, Walikota Palembang Harnojoyo yang hadir mengatakan acara FGD ini merupakan langkah yang baik yang dilakukan KPU Kota Palembang.
Karena seperti diketahui, UU nomor 7 tahun 2017 ini baru saja disahkan dan banyak mengalami perubahan dari UU pemilu sebelumnya.
“Ini memang perlu dikaksanakan dan kami dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sangat mengapresiasi KPU Kota Palembang sebagai penyelenggara,” jelasnya.
Harnojoyo berharap tidak hanya Parpol yang dilibatkan, tetapi KPU juga dapat mensosialisasikannya ke masyarakat.
“Semoga melalui FGD ini semua pihak terkait bisa memahami secara detail isi dari undang-undang tersebut dan bisa diterapkan secara baik,” katanya. #osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...