DPRD Sumsel Gelar Rapat Soal Transportasi Online

97

Ketua Komisi IV DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati

Palembang, BP — Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) RA Anita Noeringhati mengatakan,  kalau Senin (28/8) pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan stekholder yang menangani transportasi online di Sumsel seperti Polda Sumsel , Polresta Palembang, DPRD kota Palembang, Dishub Sumsel.
“Bagaimana kita duduk bersama menyelesaikan transportasi online , karena secara undang-undang transportasi online ini ada dasar hukum dan secara peraturan akan kita kumpulkan , walaupun kemarin MK membatalkan beberapa pasal permenhub, “ katanya ketika di temui di DPRD Sumsel, Minggu (27/8).
Namun,  untuk Sumsel dia berharap tidak ada perseteruan lagi antara transportasi online dan transportasi konvensional .
“Kalaupun ada permasalahan agar bisa diselesaikan secara hukum dan bagaimana menyatukan transportasi online dan transportasi konvensional secara bersama-sama,” katanya.
Terkait transportasi online yang semakin hari semakin bertambah dan telah dikeluarkan peraturan terkait operasional transportasi online oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Baca:  Ratusan Awak Angkot di Palembang Demo Angkutan Online

Sedangkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang akan segera mensosialisasikan hal tersebut.
Kepala Dishub Palembang Kurniawan mengatakan pihaknya bahkan telah melakukan rapat bersama Kepolisian Resort Kota (Polresta) Palembang untuk pembahasan aturan.
“Dimana, dalam pembahasannya, mereka ini harus memiliki payung hukum yang jelas,” jelasnya.

Dijelaskan, Kurniawan, Keberadaan transportasi online berbasis aplikasi tersebut, selama ini menimbulkan kecemburuan dari transportasi  konvensional yang memiliki izin resmi.
Akibatnya,  kerap kali menimbulkan bentrok antara keduanya. Seperti yang terjadi belum lama ini di Palembang, dimana pengemudi transportasi online menjadi bulan-bulanan pengemudi transportasi konvensional yang berada di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang.
“Intinya dalam aturan tersebut ada kesetaraan dan keadilan antara transportasi konvensional dan online. Di antaranya, harus berbadan hukum sesuai dengan amanat dari Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 2009, dimana harus ada tarif atas dan bawah, ada pool untuk penyimpanan kendaraan, juga memiliki perbengkelan,” katanya.
Setelah melakukan rapat kemarin, Kurniawan mengungkapkan, pihaknya berencana akan melakukan pemanggilan terhadap pengelola transportasi online yang ada di Palembang. Dan akan melakukan sosialisasi terkait aturan Kemenhub yang sudah disahkan ini. Termasuk penetapan tarif atas dan tarif bawah yang berlaku.
Karena, ada beberapa aturan yang harus dipahami, termasuk sanksinya. Dimana dalam salah satu aturan, jika pemilik atau pengelola taxi online ini tidak memiliki badan hukum yang jelas, maka Kemenhub akan melakukan koordinasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk memblokir aplikasi .#osk

Baca:  Polisi Masih Buru Dua Pembunuh Sopir Taksi Online