Ultimate magazine theme for WordPress.

Tak Cair Tanpa Pelicin

SETELAH aksi tangkap tangan tim Saber Pungli Polda Sumsel, sejumlah guru mengakui soal pungutan liar tersebut. Bahkan, dana tunjangan sertifikasi yang mereka terima dipotong Disdik Sumsel, yang berkisar antara Rp400-500 ribu.

“Selama ini guru tidak berani ngomong kalau ada pemotongan. Namun saat pencairan pada triwulan pertama, tunjangan kami dipotong hingga Rp500 ribu. Angka yang ditransfer lewat rekening guru itu tidak sesuai dengan nilai yang tertera dalam berkas sertifikasi,” aku salah seorang guru SMA di Palembang berinisial AM saat ditemui saat berada di lokasi OTT dana sertifikasi.

Tak hanya dipotong, dirinya juga terkesan dihambat oleh oknum pegawai Disdik Sumsel saat mengurus tunjangan profesi guru tersebut. Biasanya si oknum ini menginformasikan jika SK dari Kemendikbud belum keluar dan bisa dipercepat jika ada uang pelicin.

“Tapi saat operator kami mengecek, SK guru sudah diterbitkan oleh pemerintah. Kami bersyukur jika pungli ini bisa terbongkar,” jelasnya.

Meski demikian, dia sempat terkejut dengan kehadiran penyidik dari Bareskrim Umum Polda Sumsel di kantor Disdik Sumsel. Saat itu, dia sedang mengurus proses administrasi tunjangan sertifikasi triwulan kedua yang direncanakan akan cair bulan ini.

Baca Juga:  Ditangkap, Bajing Loncat Gagal Beli Baju Lebaran

“Sekitar pukul 09.30, kami semua yang ada di dalam kantor disuruh keluar oleh penyidik. Kemudian pintu ditutup oleh petugas kepolisian. Ada sekitar lima orang tim penyidik yang memeriksa ruangan,” tukasnya.

 

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Drs Widodo mengakui, tiga orang yang ditangkap petugas berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Ia menyerahkan sepenuhnya urusan dugaan pungutan liar itu kepada kepolisian.

Dikatakan, Disdik Sumsel akan memberikan bantuan hukum kepada semua pegawainya yang berhadapan dengan hukum atas kasus tersebut. Ia menegaskan, Disdik Sumsel bakal kooperatif. Pihaknya bakal membantu penegak hukum dalam memberikan keterangan apa pun yang diminta dan memberikan keleluasaan untuk penyelidikan kasus ini.

“Disdik kooperatif bantu penegak hukum untuk proses secara baik dan seadil-adilnya. Tapi staf saya juga punya hak, karenanya akan ada bantuan hukum untuk mereka. Staf kami akan diberikan pendampingan,” kata dia.

Diakui Widodo, indikasi pungli tersebut sudah pernah diketahuinya yakni melalui laporan yang dikirim guru lewat pembicaraan langsung ataupun pesan singkat. Namun setiap minggu, pihaknya selalu menekankan agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun mempersulit pelayanan bagi tenaga pendidikan.

Baca Juga:  Kerugian Mencapai Miliaran Rupiah

“Saya meminta agar semua PNS di Disdik Sumsel tidak mengkondisikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kami serahkan kasus ini penuh kepada kepolisian agar diproses hukum,” katanya.

Agar tidak mengganggu pelayanan sertifikasi guru setelah adanya kasus itu, pihaknya segera membentuk tim untuk melayani seperti normalnya.

“Kalau kantor pelayanannya ditutup polisi, kita akan pindahkan ke ruangan lain,” jelasnya.

Ia menjelaskan, di Sumsel ada 9.500 orang guru di mana pada tahun ini sebanyak dua pertiga sekitar 7.000 orang melakukan kepengurusan sertifikasi. Terkait dengan status PNS bila terbukti melakukan pungli, Widodo menegaskan akan menyerahkan penuh kepada Badan Kepegawaian Daerah Sumsel.

Terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumsel Ahmad Zulinto sangat menyayangkan adanya oknum pejabat Disdik Sumsel yang terjaring OTT dana sertifikasi. Ia menjelaskan, tunjangan profesi guru termasuk dana sertifikasi merupakan hak guru yang harus dipenuhi pemerintah.

“Sudah jelas kalau yang namanya sertifikasi guru itu jangan dihambat apalagi dipotong atau diambil. Saya sangat prihatin dengan adanya OTT ini,” ujar Zulinto.

Baca Juga:  Tim Buser Talang Ubi Sikat Pelaku Pungli

Pria yang juga menjabat Kepala Disdik Kota Palembang ini menambahkan, PGRI Sumsel senantiasa memperjuangkan hak-hak guru termasuk pencairan dana sertifikasi guru sampai ke pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar pihak terkait tidak mempersulit guru yang sudah terpenuhi syarat penerima sertifikasinya.

“Coba kita ingat kembali, selama kepengurusannya (SMA/SMK) di Palembang tidak pernah sertifikasi terlambat sampai satu tahun. Artinya uang itu sudah ada, sudah di kas daerah masing-masing tinggal dibayar. Jika terlambat artinya sistem belum berjalan,” akunya.

Menurutnya, syarat bagi guru yang mendapat dana sertifikasi itu tidak sulit yakni memenuhi 24 jam mengajar dalam seminggu dan mendapat SK sertifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

“Siapa pun dari Disdik Provinsi, kita berharap jangan ada penyunatan. Jika syarat sudah dipenuhi segera dibayar,” imbaunya.

Sedangkan Ketua Dewan Pendidikan Sumsel Zulkifli Dahlan menambahkan, kalau memang ada oknum yang kedapatan melakukan pelanggaran, sanksi yang paling tegas harus ditegakkan.

“Pahami juga proses administrasi pascaperalihan ini. Kalau syaratnya memang sudah cukup ya harus dibayarkan,” tuntasnya.

#sug/fer

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...