Home / Pemerintahan / PT Mas Dilarang Bawa Batubara Lewat Sungai Musi

PT Mas Dilarang Bawa Batubara Lewat Sungai Musi

Pihak Komisi IV DPRD Sumsel dipimpin RA Anita Noeringhati saat meninjau jembatan Ampera pasca ditabrak tongkang membawa batubara milik PT Mas, Rabu (17/5).

Terbukti Tidak Pedulikan Pergub

Palembang, BP

Tongkang ARK 04 pengangkut batubara dengan berat beban 7.700 metrik ton menabrak tiang penyangga Jembatan Ampera, Rabu (17/5) pagi, lantaran mesin dari tugboat mati.

Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Selatan RA Anita Noeringhati mengatakan pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan Dinas Perhubungan Sumsel, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), PT Pelindo, Distrik Navigasi, Dishub Kota Palembang, Jumat (19/5) siang.

“Ternyata pemilik batubara pihak PT Mas tidak pernah memedulikan ataupun mengindahkan apa yang diatur di Pergub No 12 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. Dalam pergub itu ada satu pasal yang mengatur tentang angkutan khusus di mana angkutan khusus itu harus mendapatkan rekomendasi pengangkutan bagian khusus dari Gubernur melalui Dishub, itu tidak ada,” katanya usai rapat di Komisi IV DPRD Sumsel, Jumat.

Komisi IV meminta kepada KSOP Palembang dalam hal ini KSOP harus menaati Pergub tersebut.

“Kita ini ada Perda No 5 tahun tahun 2011 tentang kegiatan usaha pertambangan dan mineral dan batubara, ada Pergub No 12 tahun  2015 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, sehingga apa yang menjadi peraturan Gubernur tersebut harus di taati dan dihormati oleh seluruh pengguna  ataupun yang memiliki usaha  dibidang pengangkutan,” katanya.

Anita juga geram lantaran PT Mas tidak ada itikad baik untuk ikut rapat bersama .

“Dan penyebab tongkang itu menabrak jembatan Ampera karena mesinnya mati bukan talinya putus. Kita minta tertibkan terlebih dahulu, kita mengevaluasi atau menertibkan mana-mana yang harus dijalankan, karena di Sumsel ini ada fasilitas umum yang harus kita distribusikan batubaranya, contoh PT Pusri, PLTU, dan kita tidak harga mati tapi tolong hormati Pergub karena kita ada peraturan Gubernur mengatur hal itu , kalau Pergub dianggap tidak ada kami dari DPRD Sumsel juga sangat menyayangkan manakala KSOP meloloskan persyaratan itu,” katanya.

Pihaknya minta Dishub juga melakukan sosialisasi dan evaluasi pergub tersebut, karena Dishub dalam Pergub tersebut sebagai pengawas dan pembinaan pelaksanaan pergub.

“Dalam pertemuan ini kita membahas kejadian PT  Mas yang menabrak tiang jembatan Ampera.#osk