Home / Pemerintahan / Pemanduan Sumpah Kepada Oesman Sapta Tidak Sah

Pemanduan Sumpah Kepada Oesman Sapta Tidak Sah

Jakarta, BP
Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN), Senin (22/5), kembali menggelar sidang gugatan hukum perkara Pengambilan Sumpah oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua DPD RI.
Sidang ke lima ini mengagendakan keterangan saksi ahli dengan pimpinan Hakim Ketua  Ujang Abdullah yang didampingi  Tri Cahya Indra Permana dan Nelvy Christin.
Irman Putra Sidin,  Kuasa Hukum Wakil Ketua DPD RI 2014-2019 GKR Hemas menjelaskan  ketiga ahli menilai  pengambilah sumpah terhadap Oesman Sapta sebagai Ketua DPD itu tidak sah.
“Tadi kami menghadirkan tiga ahli satu saksi. Mereka  menjelaskan banyak persoalan. Yang paling penting  tindakan pemanduan sumpah itu tidak didasarkan pada perbuatan hukum yang sah,” kata Irman usai sidang di PTUN, Jakarta Timur.
Menurut Irman, pengambilan sumpah tidak sah  karena yang dipandu bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung (MA).
“Tiga ahli tadi semuanya menyatakan seperti itu,” kata Irman.
Dikatakan, sebab-musabab  paling pangkal,  ketika muncul pimpinan sementara DPD yang memimpin sidang paripurna di luar pimpinan definitif. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung yaitu GKR Hemas dan Farouk. Muhammad.
Irman menambahkan, para ahli menjelaskan  tidak boleh pemanduan sumpah itu dilakukan. Karena, tindakan pemanduan sumpah  bisa ditolak jika subyek yang dipandu  bertentangan dengan putusan MA atau melanggar asas-asas kecermatan, asas-asas ilmu pemerintahan yang baik. Sehingga MA  tidak bisa langsung memandu sumpah begitu saja.
Dengan demikian lanjut Irman, status GKR Hemas dan Farouk di DPD tetap sebagai pimpinan yang sah periode 2014-2019.
Irman menegaskan, saat ini gugatan tetap fokus saja di perkara pemanduan sumpah, karena persoalan muncul  disitu. “Pemanduan sumpah dulu karena ini biang persoalan, dan bisa berimplikasi pada tidak dipatuhinya seluruh putusan MA, seperti  di DPD ini,” papar Irman seraya menambahkan, sidang dilanjutkan  Rabu (23/5), dengan agenda pemeriksaan saksi dan saksi ahli dari pemohon dan termohon.# duk