Dana Tebusan Amnesti Pajak Sumsel Babel Rp1,074 Triliun

9

Palembang, BP

Dari informasi yang dihimpun di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel Babel sementara, dana tebusan hasil dari program amnesti pajak hingga periode III pukul 18.00 pada 31 Maret 2017 mencapai sekitar Rp1,074 triliun, dengan pelaporan harta kekayaan Rp62,5 trilun.

Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung M Ismiransyah M Zain dalam keteranganya menyebutka jumlah peserta amnesti pajak sebanyak 28.457 dengan rincian orang pribadi sebanyak 21.918 dan badan 6.539. “Deklarasi dalam negeri Rp56,8 triliun, luar negeri Rp5,369 triliun,” katanya, Jumat (31/3).

Baca:  PAD Palembang Belum Ideal

Dikatakan, periode program Amnesti Pajak telah berakhir, wajib pajak (WP) yang masih mempunyai harta yang belum atau lupa dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), akanm diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan Amnesti Pajak, harta yang belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh, dan ditambah sanksi 200%,” kata Pelaksana Harian.

Dia mengatakan bagi yang belum mengikuti program Amnesti Pajak. Pihaknya akan fokus dan konsisten dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak setelah berakhirnya masa Amnesti Pajak dengan memanfaatkan momentum era keterbukaan informasi sehingga tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi.

Baca:  Dampak Tax Amnesty Terasa 3 Bulan Lagi

Kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah juga telah dilakukan, termasuk juga dilakukan beberapa kali sosialisasi Amnesti Pajak, di antaranya dilakukan secara door to door ke beberapa pusat perekonomian.

Dalam hal ini jika WP tetap tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir, dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data atau informasi mengenai harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Baca:  Rendah, Kesadaran Wajib Pajak di Muaraenim

“Jika belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh-nya, atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh WP pada saat ditemukannya data atau informasi mengenai harta dimaksud serta dikenakan Pajak Penghasilan maka akan menggunakan tariff normal (tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh),” katanya. #ren