Home / Palembang / Banyak Masalah di Palembang Karena Abaikan Perencanaan

Banyak Masalah di Palembang Karena Abaikan Perencanaan

Palembang, BP

Banjir, kemacetan, perparkiran, sampah, keamanan, pelayanan publik, dan sederet lainnya tetap menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di kota Palembang hingga kini.

Demikian terungkap dalam  diskusi terbatas BeritaPagi ‘Mencari Pemimpin Palembang’ yang digelar BP Group di ruang rapat BeritaPagi, Kamis (9/3). Diskusi lanjutan ini menghadirkan bakal calon Walikota Palembang H Mularis Djahri dan dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) sekaligus Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Farida Ratu Wargadalem.

Menanggapi masalah banjir yang senantiasa muncul setiap kali turun hujan di kota Palembang, Mularis menyarankan agar pengelola kota kembali melihat perencanaan awal kota Palembang.

“Kan alurnya ke sungai Musi semua. Juga ada yang ke anak sungainya. Soal banjir itu harus disampaikan ke masyarakat. Harus diberitahukan, ini alur yang tidak boleh dibangun. Jangan tahu-tahu mereka bangun yang akibatnya timbul banjir,” kata Mularis yang juga Ketua DPD Partai Hanura Sumsel.

Melihat kecenderungan terjadinya pengabaian ini, Mularis berpendapat penanganan masalah banjir tergantung pada pemimpin Palembang, berani atau tidak menegakkan aturan dan ketentuan. “Kalau tahu itu sungai dikasih izin ya berarti pemimpinnya yang salah. Bongkar saja, kasih tahu warga. Akibat pembangunan yang mengingkari kondisi lingkungan, sedikitnya 1,5 juta jiwa masyarakat Palembang menikmati banjir,” katanya.

Karena itu, membangun kota Palembang perlu perencanaan dari awal dan melibatkan ahli berbagai bidang dari Universitas Sriwijaya dan perguruan tinggi lain yang ada di Palembang. ”Panggil saja, minta ahli ekologi bicara, sosiologi, tatakota, sejarah, budaya,” kata Mularis.

Menurut Mularis Palembang sebenarnya sudah memiliki perencanaan pembangunan dari mula yang mengacu pada berbagai faktor, termasuk sifat bumi Palembang sebagai kota air. “Kan sudah kelihatan di peta itu, alur sungai di mana-mana. Mana daerah rawa dan resapan air yang harus dijaga. Walaupun kemudian banyak yang ditimbun, masih kelihatan,“ katanya.

“Jadi kembalikan ke asal. Paling tidak kita lakukan pencegahan jangan sampai anak-anak sungai ditimbun dan dibangun. Izin pembangunan harus berapa meter dari jalan paling tidak dipertahankan dulu saat ini. Baru dibuat perencanaan ulang yang mengacu pada tataruang dan peruntukan lahan yang benar. Saya pikir enggak terlalu sulit, yang penting ada kemauan kita menjalankan apa yang sudah diprogramkan,” katanya.

 

Mengenai kemacetan yang bertendensi terus meningkat di kota Palembang, Mularis juga berpandangan perlunya meminta ahli di bidang lalulintas untuk mengurai masalah tersebut.

“Kalau jalan yang harusnya lebarnya 20 meter ya buat 20 meter dan pertahankan. Jangan dikurangi lagi menjadi 15 meter, 10 meter. Sementara makin hari kendaraan makin bertambah, manusianya makin bertambah. Tentu saja menjadi jomplang. Kalau sudah terjadi ketidakseimbangan, ya bakal berbenturan.”

Penggunaan jalan, menurutnya, harus sesuai dengan peruntukan, seperti jalan untuk peruntukan niaga, perkantoran, dan itu harus dijalankan.

“Nanti di sini untuk peruntukannya ada market kecil-kecil itu menambah kemacetan juga. Itu harus dialokasikan, jalur mana perkantoran, jalur mana kawasan niaga,” katanya.

Masalah transportasi dia menilai juga perlu pengkajian. “Mungkin Trans Musi kita berikan kepada pihak swasta yang betul-betul sudah ahli di bidangnya. Mungkin dibuat nyaman dan lain-lain. Makanya perencanaan harus matang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Harus dipisahkan, dan siapa pun pemimpinnya tinggal jalankan saja. Jangan ganti pemimpin ganti perencanaan. Pemimpin dengan selera seperti ini susah,” katanya.

Mularis mencontohkan di Jalan Jenderal Sudirman bisa dibuat cagar budaya, karena di jalur ini masih ada bangunan zaman kolonial dan tidak boleh dibangun bangunan moderen.

“Bangunan kolonial atau klasik jika di sebelahnya ada bangunan minimalis, rusak semua. Jadi enggak ada ciri atau tanda,” katanya.

Selain itu Mularis menilai seorang pemimpin itu harus siap memimpin orang lain dan tidak memikirkan pribadi dan ini dibutuhkan pihak lain.

“Dibutuhkan pihak-pihak lain. Seperti saya kalau memang dalam penilaian tidak layak memimpin, mohon juga dicegah jangan sampai lolos di pencalonan. Kan banyak syarat yang harus dilengkapi, tapi betul-betul kita harus menggunakan jalur independen apakah calon ini siap untuk maju tapi kalau sudah maju nanti harus berani melaksanakan aturan itu. Pembangunan dapat dilaksanakan di Palembang asalkan ada uang, justru itu tugas independen dilihat dulu. Kita tidak bisa mengetahui adanya pelanggaran dalam waktu yang pendek,” katanya.#osk 

x

Jangan Lewatkan

Hari Raya Anak Yatim, DD Sumsel Bersama LinkAja Bagikan Bingkisan dan Uang

Palembang, BP–Tak banyak yang mengetahui, jika 10 Muharram yang jatuh pada 29 Agustus tahun ini, adalah Hari Raya anak Yatim ...