Revisi UU MD3 Jangan Untuk Kepentingan Pragmatis

9

Jakarta, BP
Anggota DPR RI  Johnny G Plate menegaskan, tidak ada larangan  untuk merevisi UU termasuk UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Hanya saja tujuan revisi harus  jangka panjang, demi perbaikan kinerja dan manajemen MPR/DPR RI. Dan juga untuk memprepsentasikan visi misi politik partai dari setiap daerah pemilihan.
 
“Kalau  hanya   mengisi kepentingan  jangka pendek, pragmatis buat apa direvisi. Itu hanya buang waktu  terlalu banyak, padahal  pekerjaan lain masih numpuk untuk diselesaikan. Jadi, kami menyetujui revisi UU  MD3 sepanjang untuk perbaikan manajemen dan kinerja DPR RI,” tegas Johny, anggota Komisi XI DPR RI  di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (10/1).
 
Menurut  Johnny, revisi UU MD3  harus untuk kepentingan jangka panjang, sehingga tujuan revisi UU   tidak terkesan hanya  kepentingan  pragmatis seperti kursi pimpinan MPR/DPR RI. “Memang sejauh ini belum ada kesepakatan antara fraksi, dan  akan menambah jumlah pimpinan MPR/DPR RI. Jangan sampai pengambilan keputusan dalam penambahan itu mengalami jalan buntu atau deadlock, yang pada gilirannya sehingga melakukan  voting,” jelasnya. #duk
Baca:  Perkembangan Teknologi Informasi Seperti Dua Sisi Mata Uang