Asuransi Masyarakat Miskin Jangan Dipolitisasi

15

pengamat-politik-dari-universitas-sriwijaya-unsri-dr-alfitri
DR Alfitri

Palembang, BP

Pemerintah Kota (Pemko) Palembang berencana memberikan asuransi bagi masyarakat miskin. Pengamat Sosial Universitas Sriwijaya Palembang Alfitri menilai, Pemko mesti selektif dan transparan saat proses klaim, bukan sekadar ajang politisasi.

“Langkah yang diambil oleh Pemko untuk menanggung asuransi bagi masyarakat miskin sangat baik, artinya masyarakat miskin di Palembang akan terlindungi,” katanya saat dihubungi, Kamis (27/10).

Ia mengatakan, sosial security yang dikhususkan untuk masyarakat menengah ke bawah ini bisa mengurangi masyarakat miskin kota. Hal ini akan terwujud jika pemerintah serius melaksanakannya.

Tak hanya itu, ia mengatakan, validasi data penerima asuransi sangat penting. Pemko perlu fokus pada database masyarakat miskin. Melibatkan RT setempat, melakukan pemilihan atau survey dan koordinasi dengan masyarakat sekitar agar tidak ada kesalahan.

“Yang terjadi selama ini kurang adanya transparansi saat proses klaim, bahkan bisa menunggu sangat lama. Jangan jadikan ini dipolitisasi, tetapi program nyata,” jelasnya.

Kepala Bappeda Kota Palembang Syafri Nungcik mengatakan, teknis penyaluran dana asuransi masyarakat miskin secara konkret masih akan dibahas lagi agar tidak menimbulkan persoalan lain di kemudian hari.

“Sifatnya dana pendamping. Nanti Pemko akan menggandeng pihak asuransi sebagai pihak ketiga. Dimungkinkan masyarakat akan menerima dalam bentuk dana nontunai,” katanya.

Dijelaskannya, dana itu untuk menanggung asuransi masyarakat miskin di Palembang. Hanya saja untuk besaran premi belum dimatangkan. Masih ada pembahasan lebih lanjut setelah APBD Perubahan disahkan di meja dewan.

“Pastinya dana itu sudah dianggarkan sebesar Rp2,5 miliar untuk asuransi masyarakat miskin,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang, Siti Suhaifah membenarkan jika dana Rp2,5 miliar sudah disahkan untuk masyarakat miskin.

“Kami pihak dewan tentu akan menyetujui saja kalau anggaran itu menyangkut masyarakat,” ujarnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2012 disebutkan penyediaan dana untuk asuransi kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pensiunan PNS tidak diperkenankan dianggarkan di dalam APBD. Sementara pemkot berencana membuat asuransi untuk masyarakat miskin. Ia mengaku tidak mengetahui peraturan tersebut. “Kami tidak tahu aturan itu,” katanya. # pit