Pemberantasan Pungli Perlu Komitmen

16

Jpeg
Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Indra Zuardi sedang menyampaikan materi Etika Administrasi dan Pelayanan Publik dalam kuliah umum di hadapan mahasiswa Administrasi Nagera, Stisipol Candradimuka Palembang, di Aula Ismail Djalili, Sabtu (22/10).

Palembang, BP

Pemberantasan pungutan liar (pungli) dan gratifikasi dibutuhkan komitmen dari pemberi pelayan dan pemimpin. Memaksimalkan fungsi pengawasan sangat dibutuhkan. Jangan sampai praktik pungli jadi permisif dan dianggap biasa bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima layanan.

Demikian dari diskusi dalam tanya jawab dalam acara kuliah umum dengan menghadirkan Ketua Perwakilan Ombudsman Sumsel Indra Zuardi, dari akademisi Dr. Umiyati Idris, dan Ong Berlia.

Acara yang berlangsung di Aula Ismail Djalili, Kampus Stisipol Candradimuka, Sabtu (22/10), dbuka langsung oleh Direktur Stisipol Candradimuka Lishapsari Prihartini.

Menurut Indra terdapat tujuh kegiatan yang rawan pungli dan gratifikasi yaitu, bidang kepegawaian, pendidikan, perizinan, dana desa, pelayanan publik, hibah dan bansos serta pengadaan barang dan jasa.

Tugas ombudsman mengawasi dalam rangka pelayanan publik, sebagai implementasi UU No 25 2009 tentang pelayanan publik. Indra menjelaskan, seluruh pelayanan publik wajib memperhatikan jumlah biaya, waktu pelayanan dan bentuk pelayanan publik. “Oleh karena itu pemberi layanan harus ramah, senyum dan tidak diskriminasi,” ujar Indra. Dalam pelayanan bagi pemberi layanan harus memegang prinsip perlakuan yang sama, perlakuan yang adil, kesetiaan yang diberikan dan aparatus harus terbuka.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab ombudsman dapat memberika rekomendasi terkait dengan kualitas dan kelangsungan pelayanan. Jangan sampai terjadi malaadministrasi yaitu suatu keadaan yang kurang melayani susuai harapan masyarakat.

Pada bagian lain Umiyati dan Ong Berlian memaparkan soal pelanggaran etika publik terkait dengan pelayanan publik. Etika yang berhubungan dengan baik dan buruk seharusnya dalam memberikan pelayanan dapat membuat layanan terukur. Misalnya soal biaya yang dikeluarkan harus jelas, kemudian berapa lama waktu dalam memberikan pelayanan serta kemampuan pemberi pelayanan itu sendiri. Mereka berharap isu pemberantasn pungli yang saat ini menjadi bahan pemberitaan jangan berhenti di jalan, perlu keberlangsungan terus menerus. # fir