Jembatan Timbang & Terminal Rawan Pungli

20

jembatan-timbangPalembang, BP

Tindakan pungutan liar (pungli) yang kerap dilakukan oknum pegawai ataupun ulah premanisme dapat terjadi di berbagai bidang, khususnya perhubungan. Seperti di jembatan timbang dan terminal yang ada di berbagai daerah karena masih longgarnya pengawasan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya mengatakan, adanya kasus operasi tangkap tangan (OTT) atas pungli di bidang perhubungan memberikan efek jera untuk oknum-oknum yang sering melakukan pungli.

“Pungli ini sebenarnya kita tak mau melukai banyak orang. Yang kita lakukan di Jakarta kita harap sebagai shock teraphy. Jangan main-main lagi bagi mereka, apa yang pegawai pemerintah lakukan harus sesuai peraturan dan undang-undang,” katanya.

Presiden RI Joko Widodo sudah mengistruksikan Menko Polhukam Wiranto menangani permasalahan ini. Kementerian Perhubungan pun sudah membuat tim ad hoc yang terdiri dari unsur internal Kementerian Perhubungan dan unsur eksternal yakni Indonesia Coruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang akan memantau proses tindak lanjut penanganan masalah itu.

Baca:  Tiga Pungli Musi II ‘Diamankan’

“Untuk di daerah, dilibatkan Kapolda dan Kapolres. Ini akan mengalir, di mana ada masalah, silakan dilaporkan dan sesegera kita tindaklanjuti,” ungkap Budi.

Terkait pungli yang biasa terjadi di jembatan timbang dan terminal, diakui Budi, adalah hal yang bukan tabu lagi. Pihaknya sudah mengambil langkah dengan memutuskan peralihan Terminal A yang selama ini di bawah naungan Provinsi untuk kembali ke Pusat supaya langsung diawasi Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melakukan pengawasan. Hanya saja untuk pengelolaan kembali ke Pemda. “Dengan suatu mekanisme operator, regulator dan kontroler, kami yakin masalah ini kita atasi. Kita sudah memberi contoh Jakarta dan Solo sebagai model pelaksanaan Terminal A, namun ini akan dilanjutkan di kota lain,” jelasnya.

Baca:  Kapolda Sumsel: Tetap Kami Periksa

Untuk jembatan timbang pun sudah menjadi hal yang pelik. Pihaknya saat ini tengah melakukan evaluasi atas permasalahan tersebut. Untuk saat ini, kata dia, Jawa Timur sudah membuat contoh yang bagus.

“Kita kloning ini ke daerah lain. Jembatan timbang lebih gampang sebenarnya penyelesaiannya, kita akan pakai system IT yang terpusat. Nantinya apakah jembatan timbang kita tarik atau tetap dikelola daerah masih kita bahas, namun apapun itu kita langsung kontrol,” tambahnya.

Kepada oknum yang masih kedapatan melakukan pungli, Kementerian Perhubungan akan mengambil tindakan sesuai dengan UU dan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel Nasrun Umar mengatakan, sebelum adanya OTT di Kementerian Perhubungan, pihaknya telah melakukan upaya penanganan pungli baik di terminal maupun jembatan timbang. Yakni mensosialisasi dan memberi peringatan pada pegawai yang bertugas di wilayah tersebut.

Baca:  Penipu PTT Dinkes Dipecat dari PNS

“Selain peringatan, kami juga mengawasi dan menempatkan tim investigasi untuk pungli yang ada di jembatan timbang dan terminal,” ungkapnya.

Namun ia tak membantah jika masih ada ditemukan pungli di jembatan timbang. Ia menyebutkan, adanya kasus pungli di jembatan timbang karena sistem yang dipakai masih manual, harusnya semua prosedur dilakukan dengan sistem online sehingga bisa diawasi secara langsung.

“Jika ada masyarakat yang merasa dirugikan, maka bisa melapor ke kita atau ke kepolisian. Ini pasti ada tindak lanjut, untuk oknum atau pelaku pungli, pasti ada konsekuensinya. Bisa saja nantinya berakhir dengan pemecatan dan tindakan hukum lainnya,” ujarnya. #idz