BOT Jangan Hanya Menguntungkan Pemodal

23

unnamed
Subardin dan Kurniawan berdiskusi, Solehun menyimak.

Palembang, BP

Pendanaan pembangunan melalui Build Operate Transfer (BOT) atau sistem bangun guna serah jangan hanya menguntungkan pemilik modal, justru pola pembangunan seperti ini  harus bermuara untuk kesejahteraan rakyat. Demikian  benang merah hasil diskusi kajian strategis oleh Pengurus Majelis  Daerah KAHMI Palembang di Rumah Makan Indah Raso, Palembang, Rabu (12/10).

Diskusi menghadirkan pembicara,  pengamat ekonomi dari Unsri  Muhamad Subardin dan dari PD Pasar Feri Kurniawan. Diskusi yang mengangkat tema analisis SWOT: Kontroversi BOT pembangunan Pasar tradisional di Palembang dihadiri kalangan mahasiswa dari Unsri, UIN dan perguruan tinggi swasta di Palembang.

Menurut Subardin, pola pembiayaan pembangunan dengan BOT tidak jadi masalah. Dalam kaitan ini merupakan pilihan dalam melaksanakan pembangunan. Di tengah pemerintah kesulitan dalam pengganggaran pembangunan,  maka dengan BOT salah satu solusi untuk membangun terutama infrastruktur.

Baca:  Paripurna Istimewa Tentukan Kelanjutan 3 BOT

Menyinggung rencana BOT Pasar tradisional Cinde, menurut Subardin jangan sampai menghilangkan hak-hak rakyat kecil terutama bagi pedagang yang selama ini menggantung hidup di pasar tersebut.  Kaitan dengan pasar 16 Ilir, Subardin berharap agar pemerintah lebih tegas untuk mengatasi masalah terkait penanganan Pasar 16 Ilir ini. Subardin juga meminta agar pemerintah benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek. Bukan saja kepentingan ekonomi juga sosial budaya dan nilai- nilai sejarah dari suatu peradaban fungsi pasar tradisional.

Sementara itu,  perwakilan dari PD Pasar Jaya Palembang Feri Kurniawan mengemukakan, saat ini di Palembang terdapat 40 pasar tradisional. Di bawah PD Pasar, sejumlah pasar ini belum maksimal dalam menyumbang PAD. Menjawab pertanyaan soal PAD yang belum mencapai target Rp 2,5 miliar, Feri  menngatakan, saat ini PD Pasar melakukan konsolidasi untuk meningkatkan PAD ini. Terkait dengan rencana BOT Pasar Cinde sepenuhnya wewenang di Pemprov, sedangkan saat ini PD Pasar sedang fokus mengelola terutama di Pasar 16 Ilir Palembang dan pasar tradisional lainnya..

Baca:  Kerjasama BOT Telah Memberikan Kontribusi PAD Sumsel

 

Persoalan BOT ini, menurut tokoh masyarakat yang juga ketua Forum Umat Islam (FUI) Umar Said, pengawasan dan kontrol terhadap implementasi BOT masih lemah. Seharusnya dari perencanaan ketika menyusun Raperda publik seharusnya dilibatkan. “Bila perlu ada kajian ilmiah terkait dengan keuntungan dan kekurangan dari suatu BOT,” ujar Umar.

Jangan sampai BOT hanya menguntungkan kaum kapitalis, dan rakyat hanya jadi obyek. Dia mencontohkan BOT  lapangan parkir kampus Palembang, saat ini rakyat kecil sulit untuk mengakses ke sana. Dari biaya parki rsampai sewa kios di mall tidak memberikan ruang kesempatan untuk masyarakat kecil.

Baca:  Tiga BOT Jajaki Kontrak Kerjasama

Soal BOT memang bukan saja pasar tradisional, dari sebelumnya pembangunan lokasi Palembang Square juga hasil dari BOT. Tapi bagaimana hasil dari BOT ini, rakyat tidak pernah tahu. Apakah dari BOT ini telah menyumbangkan untuk anggaran daerah. Hal inilah yang perlu dibenahi dalam melakukan BOT ini.

Ketua KAHMI Palembang M Solehun didampingi Ketua Panpel Khalifa Alam mengatakan, persoalan BOT jangan sampai merugikan rakyat. Mengapa tema ini sangat penting, ujar Solehun untuk memberikan gambaran agar setiap kebijakan BOT akan memberikan rasa keadilan dan keberpihakan kepada rakyat. # fir