1 Januari 2017, Harga Gas Industri Turun

21

kilang-minyak-gas-bbm-004Jakarta, BP

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berjanji harga gas untuk industri di dalam negeri akan turun menjadi 6 dolar AS/MMBtu mulai 1 Januari 2017, sesuai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Insya Allah mulai 1 Januari 2017,” kata Direktur Industri Kimia Dasar Kemenperin Muhammad Khayam di Jakarta, Minggu (9/10).

Pihaknya berjanji penurunan harga gas tidak akan merugikan kontraktor yang memproduksi gas di hulu. Saat ini, sekitar 2.300 MMSCFD gas dialokasikan untuk industri domestik dengan rata-rata 9,5 dolar AS /MMBtu. Mulai tahun depan harganya turun sekitar 3,5 dolar AS /MMBtu.

“Ada sekitar 2.300 MMSCFD digunakan oleh sekitar 330 industri, sekitar 19% dari total alokasi gas bumi kita. Rata-rata 10 sektor membeli gas 9,5 dolar AS /MMBtu, kita harapkan itu menyesuaikan dengan penurunan harga minyak,” ucapnya.

Penurunan harga minyak terutama berasal dari pengurangan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari gas. “Ada keekonomian lapangan, ada keekonomian industri. Memang harus ada pengorbanan dari pemerintah,” ujar Khayam dilansir detikFinance.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Industri Hulu dan Petrokimia Achmad Widjaja meminta pemerintah segera memberi kepastian waktu penurunan harga gas.

“Industri melihat penurunan harga gas adalah bonus akhir tahun. Tapi yang penting kepastian waktunya. Apakah akhir tahun selesai, atau Semester I-2017. Pemerintah harus firm. Ini yang perlu digarisbawahi,” katanya. Achmad yakin harga gas segera turun karena sudah diperintahkan langsung oleh Jokowi.

“Harga 6 dolar AS /MMBtu yang diberitahu pemerintah, kita yakin sekali karena yang ngomong Presiden. Tinggal koordinasinya perlu diselaraskan,” ujarnya.

Sementara anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha mengatakan, infrastruktur gas di Indonesia masih jauh dari kata maksimal. Oleh sebab itu, produksi gas yang dihasilkan dalam negeri pun pada akhirnya mau tidak mau diekspor.

Padahal, permintaan dalam negeri terhadap salah satu bahan bakar yang ramah lingkungan ini tergolong tinggi. “Sekarang gas ada, permintaan ada, tapi tidak sampai ke lokasi karena infrastruktur tidak ada. Akibatnya, sebagai pendekatannya ekspor,” ujarnya.

Terlebih lagi, kata dia, pemerintah sebenarnya pernah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri (Permen) yang tidak membolehkan ekspor sebelum kebutuhan di dalam negeri terpenuhi.

“Padahal jelas sekali posisi hulu, dulu Jero Wacik (mantan menteri ESDM-red), keluarkan Permen, kita tidak dikasih ekspor kalau kebutuhan domestik belum terpenuhi,” sebutnya dikutip dari okezone.

Untuk itu, pemerintah diminta agar mendorong pembangunan infrastruktur agar kebutuhan untuk gas di dalam negeri bisa segera terpenuhi. “Tidak mesti bagi-bagi tugas, tapi ubah paradigma pertumbuhan ekonomi. Memang ini susah diucapkan, tapi susah diterapkan,” katanya.#ren