Mungkir Terima Suap, Dituntut Paling Berat

16

Suap LPKJ dan RAPBD Muba

0410-01-sidang-kpk-ris
Enam terdakwa kasus suap Muba mendengarkan tuntutan JPU dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (3/10).

Palembang, BP

       Terdakwa Iin Pebrianto dan Depy Irawan dituntut jaksa lebih tinggi dari empat terdakwa lain dalam sidang lanjutan kasus suap pengesahan LKPJ kepala daerah dan pembahasan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin, Senin (3/10).

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Klas IA PN Palembang, mantan Ketua Fraksi Demokrat (Iin) dan Nasdem (Depy) ini masing-masing dituntut tujuh tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan empat terdakwa lainnya, yakni Ujang M Amin (PAN), Jaini (Golkar), Parlindungan Harahap (PKB), dan Dear Fauzul Azim (PKS) masing-masing dituntut empat tahun penjara.

Selain itu, JPU juga menuntut para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp200 juta, subsider tiga bulan penjara setelah perbuatan mereka dinyatakan terbukti bersalah.

Baca:  Empat Pimpinan DPRD Muba Terima Suap

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti dalam dakwaan jaksa sebelumnya.

Setelah mendengar tuntutan JPU, majelis hakim yang diketuai Kamaludin menunda sidang dan mempersilakan para terdakwa maupun masing-masing penasihat hukumnya untuk menyiapkan materi pembelaan.

“Sidang hari ini (kemarin-red) kita tunda dan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan dari para terdakwa,” tandasnya.

Sementara itu, JPU Feby Dwiyansodspendy ditemui usai persidangan mengatakan, berdasarkan fakta persidangan, perbuatan para terdakwa terbukti ikut serta menghadiri rapat untuk membahas uang komitmen terkait pengesahan RAPBD Muba 2015.

Baca:  Pahri-Lucy Merasa Tak Beri Suap

“Selama persidangan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi serta bukti yang dihadirkan, tidak ada bukti yang memperlihatkan bahwa mereka (terdakwa) tidak menerima uang suap,” kata Feby.

Bahkan menurutnya, salah satu hal yang menjadi dasar pihaknya membuat surat tuntutan adalah sidang dengan agenda keterangan dari para terdakwa pekan lalu.

Dalam persidangan tersebut, terdakwa Iin dan Depy tidak mengakui telah menerima uang komitmen dari Pemerintah Kabupaten Muba, sementara empat terdakwa lainnya sudah mengakui.

Menurut keduanya, uang yang diterima dari terpidana Faisar merupakan uang pinjaman dan bukan uang komitmen yang digunakan sebagai pelicin atas disahkannya APBD Muba 2015.

Baca:  6 Ketua Fraksi Susul Bupati Muba

Sehingga pernyataan kedua terdakwa tersebut juga menjadi pertimbangan dalam pembuatan tuntutan. “Boleh jadi, karena keduanya tidak mengakui perbuatan, keduanya dituntut lebih tinggi dari empat terdakwa lain,” imbuhnya.

Seperti diketahui keenam terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam kasus yang sama pasca operasi tangkap tangan di kediaman terpidana Bambang Karyanto, pada 19 Juni 2015 lalu.
Kasus suap dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp2,56 miliar tersebut juga telah menyeret nama-nama anggota DPRD Muba serta pejabat setempat, termasuk Bupati Muba Pahri Azhari dan istrinya Lucianty ke balik jeruji besi penjara. # ris