Kawasan Kumuh Palembang Masih Banyak

14

Ausie Hibah Bantuan SPAL

gfvabqbwhbPalembang, BP

Sumsel tercatat memiliki kawasan kumuh seluas 3.145,35 hektar. Dari jumlah tersebut, sebagian besarnya berada di wilayah Kota Palembang dengan 2.581,84 hektar, terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi.

 

Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin mengatakan, seluruh kabupaten/kota di Sumsel sudah mengupayakan untuk penanganan kawasan kumuh. Namun untuk Palembang, Alex mengakui, masih cukup banyak kawasan kumuh karena tingkat populasi di Palembang lebih besar dibanding daerah lain.

 

“Banyak yang ingin tinggal di Palembang, kota penuh namun mengesampingkan hidup sehat. Tapi ini bukan alasan, nanti Pemerintah Kota Palembang membuat perumahan khusus di kawasan Ilir Barat berupa Perumnas. Ini sebagai relokasi untuk warga yang tinggal di kawasan kumuh,” ujarnya saat Peringatan Hari Habitat Dunia 2016 sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Terpusat Pemko Palembang dan Kementerian PU PERA, di Danau jakabaring, Senin (3/10).

Menurutnya, butuh dana Rp 1,2 triliun untuk mengubah wajah Kota Palembang yang kumuh menjadi lebih tertata. Perlu ada perombakan juga di segi kebersihan, tata kota, wilayah sungai, instalasi pengolahan air limbah dan lainnya,

“Untuk saat ini Pemprov Sumsel sudah mendapatkan dana sebesar itu, diantaranya berasal dari kas APBD sendiri, APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pihak swasta,” tambahnya.

Untuk investor swasta pada program ini, rencananya merupakan perusahaan asal Australia yang bergerak di bidang pembangunan dan perumahan.

Alex pun memiliki rencana untuk menjadikan Kota Palembang sebagai Kota Metropolitan, di mana daerah disekitarnya akan menjadi kota satelit yang akan ikut berkembang bersama Palembang sebagai pusatnya.

 

“Komitmen tersebut diarahkan kepada pembenahan Palembang, apalagi akan menjadi tuan rumah Asian Games. Sehingga penataan Kota Palembang akan menjadi tolak ukur paling utama. Saat ini masih banyak kawasan kumuh di sekitar Sungai Musi yang menghadap membelakangi sungai. Seharusnya, semua rumah yang ada di bantaran Sungai Musi menghadap ke sungai, sehingga limbah MCK tidak langsung ke sungai,” jelasnya.

 

Upaya penanganan kawasan kumuh di beberapa daerah lainnya, ujar Alex, sudah berjalan baik. Seperti di Kabupaten Lahat, pemkab menyiapkan lahan dan pihak ketiga membangun pemukiman bagi warga yang tinggal di kawasan kumuh.

 

Dirinya berharap pemkab/pemkot lainnya dapat meniru langkah yang dilakukan Pemkab Lahat, karena Sumsel, kata Alex, berkomitmen pada pengentasan kawasan kumuh serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

 

Berdasarkan data Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, kawasan kumuh tercatat juga ada di enam kabupaten/kota lain. Prabumulih dengan 27,64 hektar, Pagaralam 63,58 hektar, Muaraenim 124 hektar, Lubuklinggau 111,82 hektar, OKI 164,86 hektar, dan OKU dengan 81,6 hektar.

 

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Pera Dodi Krispratmadi mengatakan, secara nasional kawasan kumuh ada 38.431 hektar. Pihaknya berupaya mengurangi kawasan kumuh secara sinergis kemitraan dengan pemerintah daerah masing-masing.

 

“Diantaranya pemerintah daerah lakukan sosialisasi, kemudian merelokasi warga yang tinggal di kawasan kumuh sehingga program penanganan kawasan kumuh bisa direalisasikan untuk pengurangan kawasan kumuh,” ujarnya.

 

Terkait sampah yang menjadi salah satu indikator kawasan kumuh, pihaknya mengimbau agar ada pengolahan dan pemilihan dari warga. Sampah yang masih bisa dipakai bisa disisihkan dan sisanya dibuang. Yang paling penting adalah penyediaan tempat pembuangan sementara (TPS) di tiap desa/kelurahan, lalu tempat pembuangan akhir (TPA) regional yang cakupannya luas.

 

Sementara itu, Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, masih ada 57 titik kawasan kumuh di Palembang yang harus dibenahi. Secara bertahap pihaknya akan segera mengatasi hal tersebut.

 

“Secara bertahap, tidak bisa secara sekaligus semuanya dibenahi. Kedepan, kita akan sediakan pemukiman di Ilir Barat dan Gandus, sehingga warga yang tinggal di kawasan kumuh bisa direlokasi sementara pembenahan kawasan kumuh,” ujarnya.

Selain kawasan kumuh, masalah sanitasi di Palembang menjadi hal penting yang difokuskan pemkot Palembang.  Dalam penanganan masalah tersebut, Palembang mendapat bantuan hibah dari Australia dalam pengelolaan air limbah domestik terpusat di Palembang.

 

“Dana bantuan dari Australia sebesar Rp1 triliun. Sementara untuk pengelolaan air limbah di Palembang butuh dana sekitar Rp1,2 triliun. Beruntung Palembang mendapat sumbangsih dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan dana sendiri juga,” jelasnya.

 

Air limbah rumah tangga bagi masyarakat yang ada di sekitar sungai akan disaring melalui instalasi pengelohan air limbah yang terpusat di kawasan Sungai Selayur Palembang.

Sebelum dialirkan ke Sungai Musi, air limbah rumah tangga terlebih dulu disaring, berbeda dengan selama ini yang langsung membuang air limbah tersebut ke Sungai Musi. Hal ini untuk menjaga lingkungan juga air Sungai Musi tetap bersih. #idz