Pejabat Sumsel Diimbau Segera Laporkan Kekayaan

11

usut-rekening-gendut-milik-pejabat-negara-ilustrasiPalembang, BP

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H Mukti Sulaiman mengimbau kepada pejabat khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk segera melaporkan harta kekayaannya sesuai kenyataan.

Ia menyambut baik adanya sosialisasi program pengampunan pajak sebagai bentuk kesadaran pentingnya manfaat pajak untuk pembangunan. Melalui sosialisasi ini, secara langsung menghilangkan keraguan para pegawai negeri sipil mengenai manfaat amnesti pajak dari pemerintah.

“Pajak itu urat nadi pembangunan. Tanpa pajak kita tidak bisa membangun. Hal ini menjadi suatu sikap dalam memajukan perekonomian bangsa,” ujar Mukti saat Sosialisasi Program Amnesti Pajak di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (22/9).

Dirinya menambahkan, untuk memahami kebijakan dan prosedur penerapan program amnesti pajak harus terus didorong guna meringankan para wajib pajak yang meliputi penghapusan sanksi administrasi dengan cara melunasi tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Baca:  Pejabat Wajib Ikut 'Assesment' Untuk Tentukan Bidang

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumsel dan Bangka Belitung, Muhamad Ismiransyah M Zain menuturkan, amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang bertujuan meringankan para wajib pajak.

”Program amnesti pajak itu berlaku untuk semua masyarakat dan tidak boleh ada diskriminasi walaupun memang kontribusi uang tebusannya tidak sebesar kalangan dunia usaha,” ujarnya.

Secara efektif di seluruh wilayah Indonesia kebijakan amnesti pajak ini berlaku 1 Agustus kemarin. Setelah melakukan sosialisasi hingga saat ini, menurut dia, animo WP yang hendak mendeklarasikan hartanya yang belum dilaporkan cukup besar.

Untuk potensi harta dan aset yang bisa dilaporkan di wilayah Kanwil Dirjen Pajak Sumsel Babel belum diketahui secara pasti. Secara nasional, pemerintah pusat menargetkan serapan harta dan aset yang dilaporkan mencapai Rp163 triliun.

Baca:  Pelantikan Pejabat Pemprov, Wartawan Di Larang Meliput

Pihaknya tidak bisa secara pasti menargetkan berapa yang dapat dilaporkan di wilayah kerja Kanwil Dirjen Pajak Sumsel Babel karena harta dan aset yang dilaporkan secara khusus hanya diketahui sang wajib pajak pemilik. Namun pihaknya akan gencar menyosialisasikan amnesti pajak ini agar serapannya pun bisa lebih maksimal.

“Kami pun bekerja sama dengan bank-bank yang ada agar sosialisasinya bisa meluas dan menyeluruh. Siapa saja, perorangan maupun badan usaha laporkan. Pejabat dan individu masyarakat juga harus. Pengusaha, apapun bentuk usahanya mau itu pengusaha timah, perkebunan sawit atau karet dan lainnya yang belum melaporkan hartanya dalam bentuk aset maupun uang, segeralah laporkan,” ujarnya.

Dalam teknis pelaporan harta tersebut, dirinya menjamin kerahasiaan WP tidak akan diketahui oleh umum, terlepas dari berapa besarnya harta yang belum dilaporkannya tersebut. Pihaknya melarang pemasangan closed circuit television (CCTV) dan ponsel di dalam ruangan pelaporan harta tersebut.

Baca:  Pelantikan Pejabat Pemprov, Wartawan Di Larang Meliput

Dokumen para WP yang melaporkan pun tidak akan tergeletak sembarangan dan akan selalu terpisah dari dokumen lain agar tidak terjadi penyalahgunaan dokumen. Selain itu, pihaknya pun menerima pelaporan harta WP yang sedang diselidiki oleh aparat penegak hukum selama kasus tersebut belum dihentikan (P21) atau WP sudah menjadi terpidana.

“Jadi apabila ada WP yang tersangkut kasus pajak, asalkan masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan masih bisa dilaporkan. Bahkan apabila hartanya termasuk bukti pemeriksaan pun bisa. Hanya berbeda saja prosedurnya dari WP yang melaporkan secara rela,” jelasnya. #idz