Kadin Sumsel Dorong Percepatan Hilirisasi

16

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90
Dodi Reza Alex

Palembang, BP

Harga komoditas menjadi momok persoalan ekonomi yang tak kunjung usai bagi daerah penghasil. Ekonomi global bahkan harus memaksa harga ekspor komoditas terutama karet mengalami fluktuasi harga yang cenderung terendah.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Sumatra Selatan Dodi Reza Alex mengatakan pihaknya bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mendorong adanya hilirisasi industri yang sederhana, terutama untuk sektor UMKM yang ada di daerahnya.

“Untuk membangun pabrik ban mungkin akan terlalu lama dan membutuhkan investasi yang besar. Kadin Sumsel akan mendorong hilirisasi yang sederhana, missal pabrik selang atau sarung tangan,” katanya, baru-baru ini.

Dikatakan, Sumsel sudah dikenal sebagai daerah yang kaya, Sumber Daya Alam (SDA) harus dimanfaatkan masyarakat atau pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM).

Dodi menerangkan, UMKM yang selama ini bisa menjadi lokomotif di Sumsel juga bisa berkembang lebih luas. Apalagi Sumsel sudah menerima Rp6,8 triliun untuk pemasukan APBN yang digunakan membangun infrastruktur di daerah tersebut.

“Artinya, dengan terpenuhinya infrastruktur di Sumsel, maka sektor UMKM harus bisa lebih berkembang. Selama ini bila ada even atau gelaran, maka ekonomi akan terlihat menggeliat. Ini yang harus berkesinambungan,” katanya.

Pakar Ekonomi Aviliani menambahkan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tidak sepenuhnya harus menjadi momok menakutkan bagi sektor UMKM. Banyak strategi UMKM di era saat ini, diantaranya mengembangkan digital ekonomi, dan fokus pada usaha yang dimiliki.

“Asean sudah terbuka sejak 2010. Untuk bertahan sampai saat ini saja, UMKM sudah dinilai berhasil. Artinya ini bukan momok menakutkan dalam sektor UMKM,” ucap Aviliani.

Agar mampu bersaing dengan sektor yang lebih modern, UMKM harus bisa melek atas teknologi yang sudah ada. UMKM, kata dia, tidak harus membuat teknologi sendiri, namun memanfaatkan teknologi yang sudah ada.

“Contohnya UMKM bisa bekerja sama atau memanfaatkan toko online. Jadi UMKM tidak jual langsung melainkan dengan sistem marketing di toko online itu,” beber dia.

Aviliani menjelaskan, dari kacamata pengamat, saat ini UMKM di Indonesia secara keseluruhan masih berjalan lancar, tidak banyak UMKM yang tergerus dengan era globalisasi. Hanya saja, kata dia, teknologi pemasaran melalui toko online memang masih banyak didominasi di Pulau Jawa.

Diluar Pulau Jawa masih sedikit yang memahami dan memanfaatkan teknologi pemasaran tersebut. “Karena itu perlu adanya bantuan dan informasi dari Dinas Perindustrian atau Dinas Perdagangan agar dapat memperluas pengetahuan masyarakat atau pelaku UMKM di luar Pulau Jawa,” beber Auliani.

Pelaku UMKM harus mampu melihat kondisi demand dan perkembangan pasar. Auliani menilai sebagian kecil hilirisasi di daerah sudah berjalan namun belum semua, sehingga perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat.

“UMKM jangan hanya melihat pasar di daerahnya, namun juga harus mampu melihat pangsa pasar diluar secara luas,” ucapnya.

Dikatakan, peranan pemerintah daerah juga harus mampu membuka mata dunia dimana mengajak UMKM yang ada didaerahnya untuk dikenal di seluruh pangsa pasar. Bukan hanya di Indonesia namun di luar negeri, yakni melalui festival atau pameran-pameran.

Harus diperhatikan pemerintah daerah dan harus hati-hati, lanjut Aviliani, yakni dalam hal tenaga kerja. Saat ini karena era MEA, maka tenaga kerja dari luar akan bebas masuk ke Indonesia, sayangnya hal itu tidak serta merta dengan dibuatnya kebijakan untuk hal tersebut.

“Tenaga kerja asing tidak mengikuti UU ketenagakerjaan yang ada, melainkan sesuai dengan kontrak. Setiap pemerintah daerah harus mampu menciptakan tenaga kerja yang juga bisa bersaing dengan tenaga kerja asing,” terang Aviliani. #ren