UU No 12 Tahun 2006 Tidak Perlu Direvisi

13

1950001IMG-20160819-162216780x390
Hikmawanto Juwana

Jakarta, BP

Pakar hukum internasional Hikmawanto Juwana menyatakan, UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan tidak perlu direvisi, karena aturan mengenai kewarganegaraan  sudah cukup jelas . “Jangan karena ribut-ribut soal kewarganegaraan Archandra dan Gloria sehingga muncul gagasan untuk merevisi UU No 12 tahun 2006. Tidak ada kaitan Archandra dan Gloria dengan UU N0 12 tahun 2006. UU ini sudah maju dan telah mengakomodir kawin campuran  hingga usia si anak 18 tahun,” tegas Hikmawanto di ruangan wartawan DPR RI, Jakarta, Selasa (23/8).
Menurut Hikmawanto, pemberhentia  Arcandra dari jabatan menteri ESDM sudah tepat, mengingat Arcandra  bukanlah warga negara Indonesia. Dan sebagai pejabat publik setingkat menteri harus warga negara Indonesia.
Begitu juga dengan Gloria yang tidak jadi dilantik Presiden Joko  Widodo menjadi salah seorang tim Paskibraka lantaran terbukti  berstatus warga negara Prancis.
“Menteri itu disumpah dan beranji siap mengabdi untuk kepentingan bangsa Indonesia. Nah, kalau dia warga negara asing atau memiliki dua kewarganegaraan bagaimana jadinya. Jadi jabatan menteri itu adalah personifikasi negara,” ujar Hikmawanto.
Anggota Komisi III DPR RI R HR Muhammad Syafi’ie menegaskan, pihaknya   menolak rencana revisi UU No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan jika hanya untuk mengakomodir dwi kewarganegaraan.
“Jangan garagara kasus Archandra dan Gloria sehingga muncul ide merivisi UU No 12 tahun 2006. Kasus Arcandra dan Gloria hanya kelalaian atau mungkin ketelodoran pihak istana saja merekrut merekaa,” papar Syafeei.
UU No 12 tahun 2006 seharusnya buka  direvisi, melainkan dirapikan dan mendisiplinkan tugas-tugas di lingkungan istana kepresidenan dalam merekrut pejabat negara. “Sikap nasonalisme harus melekat bagi  pejabat negara untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia,” ujarnya.
 Karena rasa nasionalisme  WNI  dijamin untuk membangun Indonesia. Kalau warga negara asing (WNA) ingin menjadi WNI jelas motif mereka   kepentingan ekonomi, karena  Indonesia  kaya raya dan  menjadi rebutan dunia.
“UU Kewarganegaraan ini sudah memadai.  Jika revisi digulirkan terus  Gerindra  akan menolak,” tutur dia.
Anggota DPR Andreas Parera menilai,  masalah dwi kewarnegaraan  sebagai fenomena diaspora yang terjadi secara universal.  Banyak  WNI  di luar negeri dan menjadi WNA ingin kembali mengabdi ke tanah air untuk membangun bangsa .   Hanya sajadalam teori bipolar kata Andreas,  negara asal tidak menarik, sedangkan negara tujuan sangat menjanjikan, sehingga biasanya orang Indonesia lebih suka bermukim di negara orang. #duk