Pembahasan Soal SARA Sudah Selesai

14

Sudah Saatnya Banjir di Kampung Pulo Diakhiri
Zulkifli Hasan

Jakarta, BP

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan, pembahasan soal agama, suku, dan aliran sudah selesai. Yang perlu dibicarakan bagaimana agar masyarakat terus bersatu, saling menghargai agar pembangunan di segala bidang bisa berjalan sesuai harapan. “Kita telah merdeka 71 tahun lalu sehingga tidak waktu lagi mempersoalkan agama atau latar belakang seseorang menjadi pemimpin,” ujar Zulkifli di ruang kerjanya Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (9/8).

Menurut Zulkifli, siapa saja warga negara Indonesia bisa menjadi gubernur, bupati, menteri, atau pejabat lain tanpa mempersoalkan agama dan latar belakangnya. Yang penting, dia disukai masyarakat dan cinta terhadap NKRI.

Baca:  Bamsoet Harap Vaksinasi Lansia Berjalan Maksimal

Zulkifli mengakui, toleransi antarsesama mulai pudar, musyawarah mufakat sudah ditinggalkan, tidak ada lagi menghargai satu sama lain, serta mudah terprovokasi. Yang menyesalkan, terjadi konflik  masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Konflik di sana sini karena  pemahaman tentang NKRI, Bhineka Tunggal Ika, UUD 45, dan Pancasila sangat minim, plus kesenjangan ekonomi. Oleh sebab  itu  MPR terus menyosialisasikan empat pilar sebagai dasar pijakan berbangsa dan bernegara,” kata Zul.

Baca:  Ketua MPR Ajak Masyarakat Laporkan SPT Tahunan PPh tahun 2020

Soal pembangunan berkesinambungan, Zul menambahkan, sepuluh fraksi MPR RI sepakat dengan ide menghidupkan kembali konsep pembangunan  garis besar haluan negara (GBHN). Masa berlakunya untuk MPR RI periode ke depan, bukan sekarang. “Kalau berlaku sekarang khawatir akan menimbulkan konflik of interest, konflik kepentingan,” ujarnya.

Dikatakan, haluan negara  penting, karena  implementasi  otonomi daerah saat ini  justru melebihi negara federal. Sebab, banyak kepala daerah yang tidak mematahui dan tunduk kepada pemerintah pusat. Mereka   merasa bukan bagian dari pusat, dan mereka mengklaim telah dipilih langsung oleh rakyat. Wilayah kerjanya pun dianggap milik sendiri. “Ini yang tidak boleh terjadi, sehingga  diperlukan haluan negara,” tambahnya. #duk