BKPM Beri Insentif Investor Luar Jawa

19

Gencar Tingkatkan Investasi

BKPM Beri Insentif Investor Luar Jawa--Pembukaan RIF (1)Palembang, BP
Sumber daya alam yang melimpah di Pulau Sumatera dan pulau lain di luar Jawa menyebabkan potensi masuknya investasi di luar Pulau Jawa lebih besar daripada sebelumnya. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI berupaya untuk terus meningkatkan pemerataan penyebaran investasi di luar Pulau Jawa.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengatakan, salah satu cara meningkatkan investasi luar Jawa tersebut yakni dengan memberikan insentif bagi investor yang menanamkan modalnya di luar Pulau Jawa.

“Untuk KEK juga dapat insentif kalau mengimpor barang modal ke KEK dalam tiga tahun. Investor itu akan mendapat fasilitas bebas biaya masuk impor, pajak pertambahan nilai (PPN) impor. Initial cost ini diturunkan pemerintah,” jelasnya usai Pembukaan Regional Investment Forum 2016 di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (26/7).

Selain itu, Azhar menerangkan, upaya lainnya dengan mengintensifkan kinerja 500 pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang menyebar di Indonesia. Dari 15 kawasan industri dan sembilan kawasan ekonomi khusus, sebagian besar sudah menunjukkan progres pembangunan. Namun masih ada sejumlah kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang belum terlihat fisiknya.

“Saat ini, pemda tidak diperkenankan mengekspor komoditas mentah (raw materail) sehingga harus diolah terlebih dahulu,” ujarnya. Dirinya menyontohkan, seperti di kawasan industri di Kendal, sudah ada pengembang dari Singapura. Juga ada kawasan industri di Gresik yang sudah dibangun pelabuhan dan industri sudah muncul. Kawasan industri di Sulawesi seperti Bontai dan Morowali dengan pengolahan nikel.

Untuk kawasan ekonomi khusus pun sama. Azhar menyebut, sudah ada yang mulai jalan seperti KEK di Nusa Tenggara Barat dimana BUMN telah membangun Indonesia Tourism Development.

“Memang semua kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus tidak bisa dibangun sekaligus, jadi memang membutuhkan waktu dan kesiapan, serta datangnya investor yang akan tanam investasi,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, saat ini investasi di Pulau Jawa mencapai 55 persen, lebih besar jika dibandingkan dengan investasi diluar Pulau Jawa yang persentasenya hanya 45 persen. Namun persentase itu cenderung bakal bergeser. Lima hingga sepuluh tahun kedepan persentase tersebut diprediksi bakal berubah.

“Persentase investasi di luar Jawa bisa melebih investasi di Pulau Jawa. Ini bisa terjadi karena memang sumber daya alam sangat kaya di luar Pulau Jawa. Baik pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan, mineral dan sebagainya. Saat ini investasi yang ada di Pulau Jawa juga sudah banyak bergeser ke luar Pulau Jawa, kami yakin ke depan investasi di luar Pulau Jawa akan berkembang pesat,” tuturnya.

Untuk kawasan ekonomi khusus di Pulau Jawa hanya ada dua, sementara sisanya yakni tujuh kawasan ekonomi khusus berada diluar Pulau Jawa. Begitupun dengan kawasan industri, kata dia, ada 2 di Pulau Jawa dan sisanya 13 kawasan industri tersebar di luar Pulau Jawa.

“Geliat pertumbuhan investasi juga ditentukan dari adanya ketersediaan sarana dan prasarana di suatu daerah. Seperti jalan, listrik, dan sebagainya. Potensi pertumbuhan investasi di Pulau Sumatra dinilai lebih tinggi dibanding pulau lainnya karena saat ini tengah dibangun infrastruktur berupa Tol Trans Sumatra. Sehingga bisa mendorong sektor pertumbuhan ekonomi di sekitarnya,” ujarnya.

Melalui Regional Investment Forum 2016 yang menghadirkan calon investor dan investor eksisting asal Singapura, Australia, Jepang, Taiwan, Eropa, Tiongkok dan sebagainya untuk melihat rencana pembangunan dan kndisi perekonomian di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

BKPM juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk membangun dan menyiapkan integrated system di kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Juga dibantu dengan adanya kebijakan-kebijakan terkait penanaman investasi di Indonesia.

Disebutkan Azhar, tahun ini BKPM menargetkan Rp594,8 triliun investasi yang masuk di Indonesia dan tahun depan ditarget Rp670 triliun. Dari Pulau Sumatera, pihaknya menargetkan menyumbang 15 persen dari target realisasi investasi yang ada.

Sementara itu, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menuturkan, KEK Tanjung Api-api di Sumsel memang belum terlihat fisiknya, namun Pemprov Sumsel sudah berupaya maksimal untuk mendatangkan investor di Sumatera Selatan. Mulai dari PT Indorama, PT Dex, Oropesa Port, Dubai Port dan sebagainya.

“Kita juga utamakan persetujuan dari pemerintah terkait rencana pembangunan di Sumatra Selatan. Seperti kilang minyak di KEK Tanjung Api-Api. Persetujuan sudah ada, tapi prosesnya panjang dan butuh waktu. Sekitar dua tahun lagi, sabar saja,” kata Alex.

Dirinya mengatakan, ada banyak kelemahan untuk tanam investasi di daerah, yakni sumber daya alam yang masih lemah, anggaran yang tidak begitu besar, perizinan, dan sebagainya. Namun untuk layanan PTSP di Sumatra Selatan sudah sesuai standar bahkan mendapat nilai terbaik nomor dua di Indonesia, setelah Jawa Timur.

Pihaknya memang masih menghadapi sejumlah kendala dalam merealisasikan investasi yang bakal ditanam pemilik modal. Masalah perizinan dinilai masih menjadi penghambat utama kegiatan investasi di daerah seiring keluhan yang disampaikan investor maupun pelaku bisnis. Masalah perizinan seringkali akhirnya membuat investasi jadi tertahan atau tak kunjung terealisasi.

“Investasi di Sumsel sedang dalam kondisi menggeliat karena akan adanya even olahraga besar Asian Games 2018 mendatang. Sehingga semakin banyak infrastruktur pembangunan di Sumsel, dan investor pun mulai melirik daerah tersebut,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Himpunan Kawasan Industri (HKI), Fahmi Shahab menuturkan, pihaknya sangat mendukung pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa sebab saat ini di Pulau Jawa sudah semakin sesak.

“Pengembangan industri yang pertama itu di Medan, kemudian ke Pekanbaru. Kalau investor datang, pasti yang ditanya adalah ada apa, saya dapat apa, dan benefit yang didapat? Sumatera menjadi pilihan karena sumber daya di Pulau Jawa sudah menipis,” jelasnya.

Manfaat dari kawasan industri yakni, pengaturan dan penerapan rencana tata ruang wilayah lebih baik, pengendalian pencemaran lingkungan, pemusatan dan efisiensi penyediaan dan pengoperasian sarana/prasarana (infrastruktur) dan meningkatkan pertumbuhan industri dan ekonomi nasional.

Manfaat yang diperoleh perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri, lanjut dia, akan dikecualikan dari gangguan HO, izin lingkungan, izin lokasi, tempat usaha, peruntukan dan penjualan tanah.

Kepala Sub Unit Layanan Logistik dan Peningkatan Daya Saing, Kementerian Perekonomian RI, Dyah Wahyu Purbandari, mengatakan, Kemenko telah membuat 4 pokja (kelompok kerja) sebagai bagian dari satgas deregulasi. Diantaranya ada satu pokja penyelesaian kasus yang menampung keluhan terkait investasi dan masalah kebijakan ekonomi.

“Sampai saat ini ada 68 kasus  atau keluhan yang masuk ke pokja 4 ini. Diantaranya karena permasalahan investasi di bidang perpajakan, kepabeaan, energi, perizinan dan lain-lain,” terang dia.

Untuk permasalahan yang ada, kata dia, ditemukan adanya masalah di bidang pertambangan yang terkendala perizinan. “Masalah yang masuk, kita bawa duduk bersama dan kita cari penyelesaiannya. Kita kerap temukan adanya pungutan liar namun sudah cepat diselesaikan,” ungkap dia.

Kasus yang ada diupayakan diselesaikan dengan cepat, tergantung dengan kasus yang dilaporkan. Hanya saja, ucap Dyah, yang cukup memakan waktu lama adalah kasus yang harus menghubungkan dengan lintas sektor. #idz