Perlu Payung Hukum Tampung Dana ‘Tax Amnesty’

17

IMG_4103
Pimpinan Komisi VI DPR RI Dodi Reza Alex terlibat diskusi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno di sela Diskusi RUU BUMN di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (25/7).

Jakarta, BP

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Komisi VI juga tengah mengkaji peraturan turunan lainnya untuk diharmonisasikan dalam perubahan undang-undang.

Pimpinan Komisi VI DPR RI yang juga Ketua Panja RUU BUMN, Dodi Reza Alex Noerdin, mengatakan, revisi UU BUMN akan memuat tata cara perolehan Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh BUMN. Melalui revisi UU BUMN ini, semua BUMN beserta anak perusahaannya akan menjadi kekayaan negara.

“Terkait PMN dan keuangan negara, sering muncul persoalan PMN uang dan barang kekayaan negara yang jadi modal usaha. Namun pemisahan kekayaan negara beralih ke kekayaan BUMN dan dari pengawasan BUMN, sehingga anak perusahaan maupun cucu perusahaan menjadi bagian dari kekayaan negara BUMN,” jelas Dodi dalam Diskusi Berseri RUU BUMN di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (25/7).

Baca:  Delapan Bulan Kilang LPG di Muba Ditargetkan Kelar

Dodi Reza Alex menyebut dana repatriasi tax amnesty sebagai salah satu fokus utama pembahasan revisi UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Ia memastikan pemanfaatan dana tersebut harus sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dodi Reza menekankan pentingnya payung hukum untuk BUMN guna menampung derasnya arus modal masuk ke dalam negeri nantinya.

Baca:  Sekda Muba Lantik 14 Orang Pejabat Administrasi - CPNS PTT Kemenkes

“Dalam tax amnesty, BUMN adalah salah satu yang menaungi dana repatriasi tersebut,” kata Dodi dalam diskusi yang dihadiri Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, Wakil Ketua BPK RI, sejumlah pakar, dan para pimpinan BUMN.

Terdapat 20 sampai 30 BUMN yang dipersiapkan untuk menampung dana repatriasi sebesar Rp300 triliun. “Hal ini harus dijaga jangan sampai porsi kepemilikan negara terdelusi; dikuasai perorangan atau swasta,” kata Dodi.

Revisi UU BUMN akan memperkuat payung hukum pembentukan holding, sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP).

Baca:  Bupati Dodi Kunjungi dan Berdialog Dengan Pelajar dan Mahasiswa Jogja asal Muba

Dengan adanya revisi UU BUMN juga diharapkan daya saing BUMN Indonesia terhadap BUMN lainnya dalam tataran global akan menajam. Kementerian BUMN juga diminta mendorong peran serta BUMN dalam menyumbang perekonomian Indonesia.

Kementerian BUMN harus mampu menyediakan lapangan kerja dan kesejahteraan di dalam negeri, juga menjadi katalisator pendorong pembangunan ekonomi domestik.

“Kita sedang kaji dan kita intens rapat dengan Kementerian BUMN, yang paling penting adalah terciptanya value creation. Siapa yang mengelola dan membina BUMN di Indonesia adalah siapa pun yang bisa bertanggung jawab dan menambah nilai kepada BUMN,” kata Dodi.*