Komite Sekolah Diminta Transparan

18

OK-Pendaftaran Siswa di SMPN 4 Palembang (1)
Pendaftaran siswa baru di salah satu SMP negeri di Palembang, beberapa waktu lalu.

Palembang, BP
Komite Sekolah saat ini menjadi tameng pihak sekolah untuk melegalkan langkahnya menarik iuran terhadap para siswanya. Berlindung di balik Komite Sekolah, orangtua wali siswa pun dibungkam.

Tidak urung kondisi ini memunculkan keluhan masyarakat, karena besarnya iuran yang dibebankan pihak sekolah kepada siswa baru dinilai sangat memberatkan.

Seperti di SMK Negeri 5 Palembang. Kalkulasi hitung-hitungan dalam satu bulan terkumpul Rp25 juta jika komite mematok iuran Rp50 ribu per siswa dengan asumsi siswa 500 orang siswa.

“Untuk tahun ini kita belum rapat komite, tapi tahun lalu sebulan Rp50 ribu. Dan kami juga ada landasan UU Dana BOS dan wali murid setuju,” ujar Kepala Sekolah SMK N5 Palembang Drs Zulfikri, MPd kepada BeritaPagi, belum lama ini.

Jika tak ada sumbangan dari wali murid, sambung Zulfikri, bagaimana sekolah mau mengirim siswa ikut lomba, kegiatan siswa, kemudian hal-hal lain.

Hal senada dikatakan Zulkarnain, Kepala Sekolah SMA Negeri 21 Palembang. Di sekolah ini sudah dipatok sumbangan Rp100 ribu per bulan per siswa dan Rp500 ribu per tahun dengan jumlah siswa sekitar 900 orang.

Artinya dengan asumsi angka tersebut, dalam sebulan terkumpul Rp90 juta, belum termasuk sumbangan tahunan Rp500 ribu per siswa.

Baca:  Silakan Minta BPK Audit Komite Sekolah

“Landasannya Pergub 2004 pasal 10 dan UU Dana BOS. Dan ini juga atas musyawarah bersama wali murid,” urainya.

Menurut Zulkarnain, uang sumbangan tersebut salah satunya digunakan untuk kegiatan siswa, lomba-lomba, dan hal lain berkenaan dengan siswa.

“Bahkan bayangkan ada guru honor kami yang sebulan digaji Rp80 ribu dan dana ini juga buat menopang,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komite SMPN 9 Palembang Arwadi, SH, MH mengatakan, uang yang dibayar wali siswa bukan iuran dan sifatnya tidak wajib. Tapi lebih ke infak dan sifatnya sukarela. “Tidak wajib dibayar kalau tidak mampu,” katanya.

Dalih sama dikemukakan Wakasek Bidang Kesiswaan SMAN Plus 17 Palembang Ria Wilastri. Ia mengatakan, iuran sarana/prasarana bagi siswa baru tidak memaksa.

“Memang ada biaya untuk pakaian. Yang agak berat, uang sekolah per bulan Rp400 ribu. Khusus siswa baru, ada uang asrama Rp1 juta,” ujarnya.

Menanggapi persoalan ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang Ahmad Zulinto meminta Komite Sekolah lebih transparan dan tidak bersikap mengangkangi dalam menentukan besaran biaya.

“Komite tidak boleh gagah-gagahan dalam menentukan besaran biaya untuk membangun sekolah atau menambah fasilitas sekolah, jangan sampai membebankan orangtua siswa. Komite harus cermat dalam menetapkan besaran biaya dan transparan. Komite Sekolah membuat rincian yang jelas mengenai peruntukan biaya yang ditetapkan,” ujarnya.

Baca:  Silakan Minta BPK Audit Komite Sekolah

Zulinto menambahkan, Disdikpora tidak menentukan standar khusus untuk uang komite. “Semuanya tergantung dengan sekolah masing-masing. Namun untuk sekolah-sekolah di Palembang, saya rasa sudah sesuai dengan keperluan sekolah masing-masing. Seperti di SMAN 1 Palembang, memang uang komitenya lebih besar dibandingkan sekolah lainnya, karena di sekolah ini kebutuhannya memang tinggi. Untuk kebutuhan listrik saja mencapai Rp40 juta per bulan,” ujarnya.

Zulinto kembali menegaskan, komite harus transparan dan cermat, apakah perlu menambah biaya atau tidak. Pembentukan Komite Sekolah pada tiap unit lembaga pendidikan formal mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Peran dan fungsinya pun beragam.

“Pertama, sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksana kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Kedua, pendukung dalam rangka transparansi, baik berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Ketiga, pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Terakhir, sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat di satuan pendidikan,” ujarnya.

Baca:  Silakan Minta BPK Audit Komite Sekolah

Zulinto mengatakan, komposisi komite ini terdiri dari berbagai unsur, mulai orangtua/wali, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, unsur dewan guru, yayasan lembaga pendidikan, dan Badan Pertimbangan Desa. “Diharapkan dengan adanya berbagai perwakilan ini dapat membuat sekolah lebih maju baik dari sisi akademik maupun dalam bidang sarana dan prasarana,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Widodo mengatakan, pihaknya hanya bisa menginstruksikan kepada kadisdik kota/kabupaten untuk memperketat pengawasan, terutama di masing-masing sekolahnya, hal ini untuk menghindari adanya pungutan liar di sekolah.

“Jadi tidak ada lagi yang namanya pungutan biaya. Kalaupun itu ada, pasti dari Komite Sekolah. Di samping itu juga harus ada rapat terlebih dahulu antara komite dan orangtua atau wali. Apabila orangtua menyanggupi, barulah tugas komite,” katanya.

Andaipun ada beberapa sekolah melakukan pungutan, pihaknya tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi. Sebab sekolah tersebut berada di bawah kewenangan Disdik kota/kabupaten masing-masing.

“Oleh sebab itu pihaknya hanya bisa melakukan instruksi kepada kadisdik kota/kabupaten jangan sampai memberatkan wali murid,” kata dia. #adk/sug