KPPU: Harga Motor Matic Tak Wajar

15

ef87bc75-c19b-4646-8e5e-6880954cc53b_169Jakarta, BP

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai harga motor matic tak wajar. “Ini salah satu temuan kita, sudah dipelajari oleh saksi ahli kita. Bahwa rupanya biaya produksi motor skutik hanya Rp7 juta-Rp8 juta. Kemudian ditambah ongkos pajak, promosi, surat-surat, penjualan oleh diler itu seharusnya dijual Rp12 juta per unit.,” jelas Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf, Jumat (22/7).

Saksi ahli dari KPPU, kata Syarkawi, memperhitungkan detail komponen-komponen produksi motor. Pembengkakan harga diduga terjadi lantaran ada kongkalikong dalam penetapan harga antardua produsen.

“Kita sudah hitung, dengan biaya produksi ditambah ongkos-ongkos tadi keluar harga jual wajar Rp12 juta. Tapi oleh mereka dijual jauh di harga Rp15 juta, bahkan ada daerah yang menjualnya Rp16 juta. Ini nggak wajar,” ucapnya.

“Harga yang timpang inilah yang mendorong kita menyelidikinya. Harga matic di Vietnam itu jauh lebih murah. Ini jelas sangat merugikan konsumen,” tambahnya. Ada dua produsen yang menguasai 95% pangsa pasar sepeda motor matic di Indonesia.

“Mereka kuasai lebih dari 95% sekian pangsa pasar skutik matic. Paling besar menguasai 69%, kemudian satu produsen lagi menguasai 26%. Itu alasan kita harus menyelidikinya, dan ternyata memang kita temukan dugaan tersebut,” jelas Syarkawi.

Saat ini pihaknya baru menggelar sidang permulaan untuk keduanya. Namun, satu perusahaan dengan market terbesar mangkir dari persidangan pertama. “Kita saat ini baru selesai sidang permulaan, yakni sidang memperdengarkan tuduhan dari investigator kita terkait dugaan kartel, tapi satu terlapor tidak menghadiri sidang,” kata Syarkawi dilansir detikFinance.

Penyelidikan dilakukan selama 2 tahun pada 2013-2014 pada skuter matic berkapasitas mesin 110-125 cc. Alat bukti yang ditemukan menjadi alasan KPPU untuk memanggil kedua perusahaan dalam pemeriksaan.

Syarkawi menyebutkan, ada dua indikasi Honda dan Yamaha melakukan praktik kecurangan. ‎Pertama, dari bukti dokumen melalui surat elektronik. Kedua perusahaan melakukan komunikasi mengenai harga. “Mereka koordinasi, buktinya dokumen yang membuktikan email-emailan untuk koordinasi harga,” jelas Syarkawi.

KPPU memegang bukti berupa surat elektronik (email) Presiden Direktur YIMM pada saat itu, Yoichiro Kojima yang mengirimkan beberapa email kepada jajaran direksi YIMM, usai bertemu petinggi AHM, Toshiyuki Inuma antara 2013-2014.

“Email itu berisikan permintaan agar ada penyesuaian harga-harga motor skuter matik Yamaha dengan Honda yang mengalami beberapa kenaikan harga,” papar salah satu investigator KPPU Frans Adiatma.

Menanggapi soal kartel ini, Corcomm Astra Motor Sumsel M Farhan mengatakan, pihaknya tidak tahu menahu soal itu, karena menyangkut regulasi pabrik. Pihaknya sebagai main dealer tidak berhak untuk hal tersebut.

“Kami ada pimpinan baru, nanti saya sampaikan dulu, namun kami main dealer tidak ada hak untuk masalah itu, itu regulasi pabrik, nanti saya sampaikan dengan pimpinan, karena beliau sedang tidak ada di tempat,” tukas dia.

Sementara itu, dari pihak Yamaha Thamrin sendiri hingga kini belum bisa dimintai keterangan terkait hal tersebut.#ren