Tes Akademik Biang Permainan Uang Dalam PSB

13

Kembalikan ke Seleksi Nilai UN

uasana ujian masuk sekolah di SMK Negeri 3 Palembang (1)Palembang, BP

Cara sekolah di Kota Palembang menjaring siswa baru melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan tes akademik kepada calon siswa dinilai mubazir. Pola ini bisa menihilkan calon siswa yang sebenarnya pintar dan meraih nilai tinggi pada ujian nasional (UN). Dalam praktiknya sistem PPDB dengan tes membuka celah suap dan jual beli bangku sekolah.

Secara nasional sebetulnya sistem penerimaan siswa baru SMP dan SMA sudah dibakukan dengan seleksi masuk berdasarkan nilai UN. Setiap calon siswa bersaing masuk ke SMP/SMA dengan mengacu pada kluster nilai sekolah yang dibidik. Siswa secara otomatis terseleksi oleh peringkat nilai UN dan hasil raport sekolah sebelumnya.

Tetapi semua sekolah menengah di Palembang, negeri ataupun swasta, tidak menggunakan sistem penerimaan yang dibakukan itu. Pihak sekolah tetap menerapkan tes akademik dan mengabaikan nilai UN serta ujian sekolah asal. Tes kepada calon siswa ini memang berpotensi untuk terjadinya permainan karena proses dan hasilnya diputuskan kepala sekolah dan guru.

Jadi berbeda dengan di banyak daerah lain di Indonesia, termasuk di beberapa kabupaten/kota di Sumsel, di Palembang hampir setiap tahun dikabarkan terjadi kecurangan dalam penerimaan siswa baru SMP dan SMA. Padahal di daerah lain hal itu sudah tidak pernah terjadi karena sekolah menengah sudah menggunakan seleksi nilai UN dan raport.

Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan Sumsel berencana mengubah sistem penerimaan siswa baru (PSB). Disdik akan mengubah sistem tes yang ‘dikuasai’ sepihak oleh sekolah seperti selama ini. Ide dasar Dinas Pendidikan untuk model tes pengganti ini sama dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS). Dengan sistem ini, orangtua siswa bisa langsung melihat hasil tes anaknya.

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Drs Widodo tidak mau mengomentari kondisi yang terjadi. Tapi pengamat pendidikan, Mismiwati Abdullah, langsung melihat ke pokok persoalan. Ia menegaskan perlunya segera memberlakukan syarat masuk SMP/SMA berdasarkan nilai UN.

“Selagi itu belum diberlakukan, dan masih menggunakan tes sepihak oleh sekolah, penyelewengan-penyelewengan akan terus terjadi,” katanya.

Widodo sepakat satu hal, agar penerimaan siswa lebih transparan, sistem PPDB harus diubah. Kurang lebih sistem yang digunakan tidak membuka celah bermain kepala sekolah dan guru.

“Jadi kami ke depan berencana merancang bentuk penerimaan siswa baru itu seperti tes CPNS setelah masa peralihan SMA ke provinsi selesai. Sehingga setelah melakukan tes para siswa langsung mengetahui hasilnya. Hal tersebut untuk menghindari kecurangan,” kata Widodo kepada BeritaPagi, Rabu (20/7).

Widodo mengakui, untuk menjadikan seluruh sekolah menerapkan sistem tes semi CPNS itu bukan hal yang mudah. Semuanya tidak bisa langsung terealisasi mengingat untuk menjalankan sistem tersebut sekolah harus memiliki fasilitas yang memadai. Diketahui untuk Sumsel sendiri hanya beberapa sekolah saja yang sudah memiliki fasilitas yang sesuai standar.

“Kendala saat ini tidak lain hanya fasilitas saja. Tidak seluruh sekolah mempunyai fasilitas yang memadai untuk menggelar sistem tes semi CPNS. Jadi akan kami lakukan secara bertahap, sehingga akhirnya seluruh tes masuk sekolah itu menggunakan komputer semua,” bebernya.

Widodo mengatakan, terkait perintah Gubernur Sumsel H Alex Noerdin untuk melakukan investigasi tentang sistem penerimaan siswa baru yang dinilai tidak transparan, mereka tidak memiliki kewenangan melakukan hal itu karena semuanya dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota.

“Kami tidak punya sekolah, hanya sebagai pengawas saja dan memfasilitasi,” ujarnya.

Widodo melihat, proses jual beli bangku itu dilakukan oleh oknum. Sehingga sudah menjadi tugas kadisdik kabupaten/kota mengawasi dan memberikan sanksi. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, orangtua siswa jangan berharap kepada satu sekolah yang dianggap favorit.

“Oleh sebab itu sistem penerimaan siswa baru nantinya akan diubah walaupun secara bertahap,” tegasnya.

Menanggapi akan diubahnya sistem penerimaan siswa baru, Kepala Sekolah SMKN 5 Palembang Zulkifli menyambut baik apabila pola dan sistem penerimaan siswa baru akan dilakukan semi CPNS atau secara online. Menurut dia, pihak sekolah akan mematuhi kebijakan dari dinas pendidikan provinsi maupun kota. Apabila hal itu untuk meningkatkan mutu pendidikan maka harus didukung.

“Kami siap untuk melakukan tes semi CPNS. Tetapi pikirkan juga sekolah yang belum memiliki fasilitas untuk melakukan tes tersebut, jangan sampai nantinya akan merugikan calon siswa,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang Lukman Haris mengatakan, sebenarnya sistem penerimaan siswa baru jenjang SMA dan SMK ingin beralih menggunakan NEM guna meminimalisir kecurangan serta jual beli bangku. Akan tetapi ketika sudah mau dilaksanakan bahkan sudah dibuatkan Peraturan Walikota (Perwali), banyak yang tidak meyetujui sistem tersebut. Makanya dikembalikan dengan dikeluarkan Perwali Nomor 10 tahun 2016, mengenai Pendaftaran Peserta Disdik Baru (PPDB) tingkat SMP, SMA, SMK yang tetap memakai ujian.

Menurutnya, dengan dibuatnya Perwali ini tentunya menghapus rencana Disdikpora yang akan menerapkan PPDB berdasarkan peringkatan nilai dari rapor, Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN).

“Setelah melalui proses diskusi bersama dan masukan dari beberapa kalangan yang menilai penerimaan berdasarkan nilai dirasakan kurang obyektif dan tidak menggambarkan kemampuan akademik calon siswa. Maka dari itu, jalur ujian tertulis akademik akan tetap diberlakukan,” pungkasnya.

Kembalikan Sistem NEM

Pengurus Lembaga Pemerhati Pendidikan Sumsel (LPPS) Andi Semanto mengaku, bahwa budaya kotor di dunia pendidikan seputar jual beli bangku dan pungutan liar diyakini tak akan bisa hilang.

“Kalau untuk meminimalisasi, jawabnya iya. Itu pun kalau yang melakukan investigasi itu benar-benar independen dan profesional,” ujar Andi Semanto.

Pria yang juga tergabung dalam Ikatan Pendidik Indonesia Sumsel ini menambahkan, setidaknya jika dibentuk investigasi ataupun satuan tugas maka seharusnya dilakukan secara diam-diam atau under cover. Sehingga semua berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui operasi tangkap tangan agar memberikan efek jera dan pembelajaran bagi sekolah lain.

“Asal yang investigasi dengan yang diinvestigasi bukan kucing kekenyangan melihat tikus ya,” kritiknya.

Lebih lanjut dikatakan Andi, bahwa dia setuju jika memang hasil penerimaan siswa baru dilakukan secara online agar transparan. Namun dia memberikan satu pendapat bahwa jangan hanya tiba-tiba terlihat hasil tapi lebih kepada proses yang juga harus transparan.

“Kan yang menjadi dugaan jual beli itu prosesnya dan tahu-tahu ada hasil. Maka yang harus transparan juga prosesnya biar semua jelas dan akuntabel. Kalau tidak dimulai dan dilakukan tindakan tegas tentang potret pendidikan buruk ini, jangan harap jual beli bangku PSB akan menurun,” tegasnya.

Bicara mengenai kondisi kecerdasan siswa jika akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi menurut Andi, kecerdasan siswa adalah hak mutlak guru di sekolah sebelumnya, bukan Sekolah yang akan dituju. Sehingga nilai NEM siswa adalah menjadi hal yang paling fundamental tentang kondisi siswa. Bukan tes sekarang yang marak dengan pungli dan jual beli bangku.

 

“Yang tahu persis kecerdasan siswa itu kan guru sekolah sebelumnya. Jadi NEM memang memiliki peran penting, bukan yang lain. Makanya sering kita dengar yang pintar gak lolos PSB tapi yang kurang pintar bisa lolos dan lainnya,” tegas Andi.#sug/osk