Pelaksanaan Pilkada Tiga Daerah Masih Bermasalah

13

 

DSCN7100
Ketua KPU RI Juri Adiantoro, Phd saat membuka bimbingan teknis (bimtek) terpadu untuk penyelenggara pemilu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Novotel, Palembang, Rabu (20/7).

Palembang, BP

Ketua KPU RI Juri Adiantoro, Phd memastikan hingga kini masih ada tiga daerah yang pelaksanaan pilkadanya bermasalah dan dalam proses hukum.
Tiga daerah tersebut ialah Muna di Sulawesi Tenggara, Membramo Raya di Papua –sedang proses di Mahkamah Konstitusi (MK) setelah dilaksanakan pemungutan suara ulang kedua. “Jadi baru kali ini kita punya sejarah ada PSU dua kali, bagaimana diperintahkan MK,” katanya saat membuka bimbingan teknis (bimtek) terpadu untuk penyelenggara pemilu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Novotel, Palembang, Rabu (20/7).
Dan satu lagi di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara yang sama sekali belum dilakukan pemungutan suara, termasuk penetapan calon dan prosesnya sedang di pengadilan.
“Rekan-rekan KPU Siantar sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas sengketa pencalonan,” katanya.
        Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DKPP RI Prof Jimly Asidiqie, Ketua Bawaslu RI Prof  Muhammad, Komisioner KPK Saut Situmorang.
        Masalah muncul karena kebijakan KPU provinsi, KPU kabupaten kota. “Jadi relasi dua lembaga ini penting untuk memastikan bahwa proses pilkada itu berjalan sesuai sebagaimana yang kita harapkan dan tentu kita bisa catat dari beberapa daerah yang relasi kurang normal antara KPU dengan Bawaslu, Panwas daerah yang melaksanakan pilkada terutama tahap pencalonan, jadi refleksi ini penting di mana Bintek kali ini penting tidak hanya untuk memahami beberapa aturan pilkada, pengawasan pilkada juga forum ini bisa menjadi alat untuk mempererat, memperkuat hubungan penyelenggara pilkada di daerah, apalagi kita disini cukup lama tiga hari,” katanya.
Dia menambahkan kalau persiapan pilkada serentak 2017 serentak di 101 sudah berjalan tahapannya. “Kawan-kawan di daerah sedang melakukan proses rekrutmen panitia ad hoc baik di kecamatan maupun di kelurahan dan tentu kita akan  lanjutkan  ke tahapan penting berikutnya,” katanya.
        Dari tahapan yang dilalui, KPU menyusun rancangan peraturan-peraturan yang akan memperbaiki  dan mengubah peraturan KPU  yang lama yang sudah dijadikan dasar pilkada 2015.
“Perubahan-perubahan  tersebut terkait  terhadap beberapa pengalamaman untuk memperbaiki pilkada kita kedepan, dari renmcana yang kita lakukan di tahun 2015 dan sebagian besar perubahan tersebut dikarenakan kita sekarang memiliki undang-undang baru , UU NO 10 tahun 2016 yakni perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 dan UU No 8  tahun 2015,” katanya.
        Sehingga di pilkada 2017 pihaknya memiliki tiga undang-undang dasar pelaksanaan pilkada. “Kalau lihat undang-undang jangan lihat satu saja, jangan lihat yang terakhir saja karena no UU No 10 tahun 2016 dan UU No 8  tahun 2015 itu adalah perubahan  dari Uu No 1 tahun 2015,” katanya.
        Karena itu pihaknya sudah menyelesaikan penyusunan revisi UU tersebut serta sudah dilakukan uji publik dan minggu ini mengajukan ke DPR RI dan Pemerintah untuk meminta waktu untuk konsultasi peraturan-peraturan tersebut.#osk
Baca:  Hari Ini, KPU Pastikan Distribusi Surat Suara Selesai