Sekolah Kuras Kantung Orangtua

28

daftar ulang smp 3 1Palembang, BP

Biaya yang memberatkan itu merupakan hasil keputusan Rapat Komite Sekolah, yang notabene perwakilan dari wali murid. Pihak sekolah memanfaatkan Komite Sekolah untuk menarik uang.

Usai mengikuti Ujian Nasional (UN), siswa mulai tingkat SD sampai SMA/SMK akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Orangtua siswa akan disibukkan dengan persiapan anaknya memilih sekolah sesuai dengan keinginannya. Kebanyakan menginginkan anak bersekolah di sekolah negeri untuk mengurangi beban biaya pendidikan.

Nyatanya, setelah anak dinyatakan lulus masuk sekolah negeri melalui jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Pendaftaran PPDB Online untuk jenjang SD hingga SMA/SMK, orangtua malah dipusingkan dengan aneka biaya yang mesti dibayar, mulai dari seragam, perlengkapan sekolah, dana donasi, dan lainnya.

Mirisnya, biaya yang memberatkan itu merupakan hasil keputusan Rapat Komite Sekolah, yang notabene perwakilan dari wali murid.

Salah satu wali murid SMA Negeri 6 Palembang, yang enggan disebutkan namanya mengatakan, wali murid diminta untuk membayar uang pembangunan sebesar Rp6 juta. Tentu saja itu memberatkan. Apalagi, peruntukannya juga belum jelas.

Menurutnya, saat rapat komite sekolah dijelaskan uang ini untuk pembangunan gedung baru, pembelian genset, dan lainnya. Jumlah ini di luar uang seragam sebesar Rp2 juta. Peruntukan uang komite sekolah ini selain untuk menambah gedung baru juga untuk memperbaiki masjid, menambah perlengkapan komputer, dan penambahan kamera pengintai (CCTV).

“Melihat rinciannya, nilai ini memang wajar. Namun saya hanya sanggup membayar separuhnya. Untuk itu saya menghadap komite,” ujarnya.

Dikatakan, menurut pihak komite sekolah, siswa yang sudah masuk SMAN 6 Palembang tidak akan dicabut statusnya, itu lantaran orangtuanya tidak bisa membayar uang komite sekolah. Mereka diperbolehkan untuk melakukan komunikasi dengan pihak komite sekolah guna mendapatkan keringanan.

“Untuk uang seragam sebesar Rp2 juta, saya tidak mempermasalahkan karena kualitas seragam yang diberikan memang bagus dan sesuai,” ujarnya.

Sedangkan menurut Toni (46), wali murid lainnya, siswa berada di posisi serba salah. Di satu sisi keberatan dengan tingginya uang pembangunan, namun di sisi lain ingin bersekolah di sana karena sudah lulus tes. Tak ada masalah jika biaya-biaya tersebut terkait kegiatan belajar mengajar. Tapi, jika uang pembangunan itu sudah di atas Rp5 juta, dirasa sangat berlebihan.

“Selama ini laporan uang pembangunan sekolah itu jarang transparan. Apa-apa pembangunan itu menggunakan anggaran pemerintah. Jika pun semuanya digelontorkan, apakah perlu sebesar itu. Apa tidak ada potensi markup di sini,” tuding Toni.

Ia meminta Dinas Pendidikan mengevaluasi lagi sekolah-sekolah yang membebankan biaya pembangunan tinggi kepada wali murid, apalagi saat awal tahun ajaran baru. Ini namanya praktik pungutan liar (pungli).

“Kami melihat dinas ini tidak tegas, bahkan terkesan membiarkan sekolah memberlakukan biaya ini itu. Saya tak pernah dengar ada dinas yang mengevaluasi sekolah, karena membebankan biaya terlalu besar untuk siswa,” sesalnya.

Tidak hanya soal besarnya uang pembangunan, tradisi ‘jalur belakang’ juga memperparah kondisi penerimaan siswa baru. Bahkan, sekolah dijadikan ajang bisnis dan pelajar menjadi barang dagangan. Hal itu diutarakan Andi Semanto.

Kata dia, karena tidak bisa membayar uang tes masuk sebesar Rp6 juta, keponakannya tidak bisa masuk SMAN 6 Palembang. Alhasil, sang keponakan pindah ke sekolah lain.

“Hampir semua sekolah, baik itu sekolah negeri maupun sekolah unggulan termasuk SMA 17,” ujar Andi.

Hanya saja, sambung Andi, SMAN 17 mengatasnamakan iuran sumbangan pendidikan. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, mulai dari Rp10 juta sampai tanpa batas. Jika sekolah meminta uang sejak awal, beda dengan SMAN 17 meminta iuran setelah anak lolos tes akademik.

“Jadi saat tes wawancara, siswa ditanya orangtua kerja apa, dan mau nyumbang berapa. Kalau hanya Rp4 juta, ya tidak lolos. Seperti anak teman saya,” katanya sambil memastikan bahwa semua sekolah yang utamanya di dalam kota tak terlepas dari sogok menyogok.

Menanggapi ini, Kepala Sekolah SMAN 21 Palembang Zulkarnain mengatakan, masalah biaya pembangunan adalah kewenangan komite sekolah.

“Kepala sekolah tidak bisa mencampuri urusan uang. Itu kewenangan komite sekolah yang terlebih dahulu dirapatkan bersama wali murid dan disepakati bersama. Jadi bukan asal sebut. Uang itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Ketika rapat itu, wali murid bisa mengajukan keberatan kalau ada,” bebernya.

Sekolah negeri, lanjutnya, tidak diperkenankan untuk mengomersilkan tempat pendidikan dan hal tersebut jelas diatur di dalam Permendiknas.

“Pungutan biaya di sekolah negeri harus disepakati terlebih dahulu melalui rapat komite. Kalau tujuannya untuk mengomersilkan tempat pendidikan, tentu sangat dilarang,” ujarnya.

Dikatakan, SMAN 21 berbeda dengan sekolah negeri pada umumnya dikarenakan sekolah tersebut bekas Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).

“Fasilitasnya cukup dan kalau ada pungutan biaya untuk keperluan sekolah, itu sudah disepakati oleh komite,” ujarnya.

Lebih lanjut Zulkarnain menjelaskan, prosedur penerapan uang komite sendiri dilakukan atas kesepakatan antara pihak sekolah dan komite sekolah. Pembayaran bisa diangsur tiga kali.

Dia menambahkan, apabila ada laporan beberapa oknum dari pihak sekolah yang melakukan pungutan tanpa ada koordinasi dengan komite sekolah, pihaknya tidak segan-segan melakukan sanksi tegas baik lisan, tulisan dan bisa juga diturunkan pangkatnya. Walaupun ada, itu pun hanya ucapan terima kasih dari orangtua murid kepada sekolah, bukan berarti sekolah boleh melakukan pungutan.

“Perlu digarisbawahi, tidak ada namanya pungutan biaya, kecuali untuk membeli baju sekolah seperti baju olahraga dan baju batik. Hal ini masih wajar asalkan sudah koordinasi dengan pihak komite sekolah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo mengatakan, pihaknya hanya bisa menginstruksikan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota untuk memperketat pengawasan terhadap sekolah. Hal ini untuk menghindari adanya pungutan liar. “Jadi tidak ada lagi yang namanya pungutan liar,” katanya.

Andai pun ada beberapa sekolah melakukan pungutan, pihaknya tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, karena sekolah tersebut berada di bawah kewenangan Disdik kabupaten/kota.

“Kami hanya bisa memberikan instruksi kepada Kadisdik kabupaten kota, jangan sampai memberatkan wali murid,” pungkasnya.

Jangan Berlebihan

Pengamat Pendidikan dari Universitas Muhammadiayah Palembang, Prof Indawan, mengatakan, sekalipun ada biaya yang diberlakukan oleh pihak sekolah, seperti buku, perlengkapan sekolah dan sebagainya, seharusnya menyesuaikan kebutuhan.

“Jangan sampai berlebihan. Potensi pungli pasti ada, namun benang merahnya adalah sejauh mana ketentuan biaya-biaya tersebut dapat dioptimalkan dalam proses belajar, jangan sampai mubazir,” katanya.

Dia mengatakan, sekolah sebenarnya bisa memaksimalkan dana dari pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“APBD untuk pendidikan saat ini porsinya lebih besar hingga 20 persen. Diharapkan sekolah dapat memaksimalkan dana yang ada,” katanya.

Indawan menuturkan, jika pun ada biaya-biaya yang dikenakan saat masuk sekolah, maka jangan sampai memberatkan orangtua siswa. Jika ada pembelian buku baru, sekolah harus melihat dulu prospek buku tersebut, apakah dapat dioptimalkan dalam belajar mengajar siswa atau justru masih bisa menggunakan buku kakak tingkat.

“Biasanya sekolah memberlakukan buku baru sehingga buku kakak tingkat yang lama tidak bisa digunakan lagi. Ini yang harus dicek lagi, apakah buku tersebut harus dibeli siswa. Jika memang begitu, ya tidak masalah. Jika masih bisa menggunakan buku kakak tingkat, sebaiknya tidak perlu membeli buku baru,” katanya.

Pada prinsipnya Indawan menyimpulkan, sekolah harus profesional menerapkan ketentuan masuk sekolah. Jangan sampai upaya yang dilakukan menimbulkan potensi pungutan liar, yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga memberatkan orangtua siswa.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Sumsel Fahlevi Maizano meminta dinas pendidikan segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas isu pungutan liar hingga jual beli bangku sekolah, yang kembali santer terdengar di tingkat SMA. “Harus diusut, dibuktikan, dan laporkan,” kata Fahlevi Maizano.

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku prihatin atas kejadian ini. Dia pun tidak menampik informasi tersebut dan meminta untuk diusut karena ini menyangkut pendidikan dan terkait masa depan anak dan generasi ke depan.

“Kemungkinan itu ada. Masyarakat harus ambil peran. Kami dari Komisi V membuka dan akan menjemput laporan dan melanjutkan secara tegas. Selama ini hanya isu saja dan sulit dibuktikan,” katanya.

Secara tegas, anggota dewan dari Dapil Palembang ini meminta diknas menindaklanjuti dan jangan dibiarkan menjadi citra yang tidak baik untuk sekolah, mungkin saja oknum ini ada dari sekolah dan diknas.

“Tidak menafikan ada oknum bermain, tapi sulit dibuktikan. Kalau ada, ayo kita tindaklanjuti bersama. Diknas harus tegas, mungkin saja oknum ini ada dari sekolah dan diknas,” kata Ketua Komite SMAN 17.

Boy, sapaan akrabnya, mengakui ada pembayaran pascalulus SMA, tapi itu bukan jual beli bangku melainkan uang sarana yang jelas peruntukannya.

“Boleh uang sarana, asalkan jelas peruntukannya, membangun kebutuhan sekolah, pemeliharaan laboratorium, persiapan siswa untuk olimpiade yang tidak ada anggarannya di operasional sekolah,” katanya.

Kata dia, kalau di SMA 17, ada uang prasarana Rp8 juta setelah diterima dan bisa dicicil dalam satu tahun. Tapi bagi yang tidak mampu tidak juga diwajibkan dan yang kaya bisa lebih dari itu karena ini subsidi silang.

“Sekolah lain juga ada, bervariasi sesuai dengan peruntukan. Ini semua terbuka dan boleh diaudit penggunaannya,” pungkasnya. # ren/osk/adk/sug/ren