UPTD Dispenda OI Sarang Pungli

21

UPTD Dispenda OIInderalaya, BP

Warga Kabupaten Ogan Ilir (OI) mengeluhkan tingginya biaya membayar pajak kendaraan bermotor baik mobil maupun motor di Kantor UPTD Dispenda Sumsel Kabupaten OI, yang terletak di Jalinsum Inderalaya – Prabumulih. Tingginya biaya tersebut lantaran adanya ‘upah’ untuk oknum yang harus dibayar untuk menghindari antrean panjang.

Ria, warga Desa Meranjat, Kecamatan Inderalaya Selatan,   mengaku membayar pajak motor dengan tarif dua kali lipat. Idealnya biaya pajak tahunan plus mengganti plat motor bebek di kisaran Rp250 ribuan, namun ia ditagih hingga Rp550 ribu, padahal tidak ada denda. Biaya mahal tersebut membuatnya menjerit. Meski ia tetap membayarnya.

“Ya kalau biaya tanpa antre Rp50 ribuan sih tidak masalah. Ini kok sampai Rp200 ribuan upahnya. Mahal sekali. Saya maklumlah buat TKS ataupun honor yang tanpa gaji bekerja di situ. Mereka dari situlah dapat gajinya, namun kabarnya harus ada tanda tangan yang katanya membuat mahal. Dulu waktu pengurusan sama tenaga honor ya murah, ini tidak tahulah ada oknum mungkin atasan yang menaikkan. Kalau terus begini kami keberatanlah. Kepada pihak terkait agar menindaknya, jangan banyak pungli,” harapnya, Kamis (14/7).

Lain lagi dengan Tono, warga Kecamatan Pemulutan. Menurutnya, jika membayar pajak dengan sistem antre waktunya seharian, namun jika membayar biaya tambahan lebih cepat.

“Kami sih maklumlah. Tapi jangan tinggilah, kalau begitu kan memberatkan. Apalagi kalau kita sudah denda kan tambah berat. Sebenarnya kami ini mau saja bayar pajak, tapi sesuai aturan. Jangan banyaklah punglinya daripada biaya sebenarnya. Yang jelas oknum yang diduga terlalu banyak meminta upah agar ditindak tegas, mungkin saja namanya bawahan tidak akan berani tanpa persetujuan atasan,” jelasnya.

Kepala UPTD Dispenda Sumsel Kabupaten OI Sukrisman mengakui jika sebenarnya ada upah tambahan jika ingin cepat selesai. “Sebenarnya tidak ada pungli atau pungutan tambahan sesuai pajaknya di STNK berapa, kalau ada denda dikalikan atau dihitung jumlahnya. Kalaupun ada yang memberikan upah paling Rp10 -20ribuan, tidak ada yang tinggi begitulah. Selain itu kan sebenarnya koordinator Samsat ya pihak kepolisian,” ujarnya.

Kasatlantas Polres OI AKP Sadeli saat dimintai keterangan terkait adanya dugaan pungli, ponselnya tidak menjawab saat dihubungi.

Terpisah Anggota DPRD Sumsel Rusdi Tahar mengatakan, saat dirinya melakukan reses di dapil OI – OKI sering mendapatkan pengaduan dari masyarakat soal pungli tersebut. Untuk persoalan tersebut dirinya akan membahas dalam rapat Fraksi PAN di DPRD Sumsel. Ia juga akan membawa masalah ini ke fraksi lainnya, karena pungli tersebut sudah merajalela dan memberatkan masyarakat.

“Ini membuktikan bahwa masih adanya pungli di Samsat. Berarti kinerja Dispenda mengecewakan. Sangat disayangkan. Bisa saja selama ini masyarakat sebenarnya hendak membayar pajak kendaraan, namun karena mahal jadi batal akhirnya menahun, yang berujung pada meruginya pendapatan daerah berimbas pada penurunan dan tidak tercapainya target pajak. Yang jelas kita akan segera panggil pihak terkait untuk membahas menyelesaikan masalah ini, tentunya kalau terbukti akan ditindak tegas,” urainya. # hen