DPRD Sumsel Pertanyakan Penutupan Jembatan Timbang

14

downloadPalembang, BP
Wakil Ketua DPRD Sumsel Chairul S Matdiah mempertanyakan kebijakan penutupan lima jembatan timbangan yang selama ini dikelola oleh UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor (PKB) Dishubkominfo Sumsel mulai 3 Mei 2016 dan diambil alih oleh Pemerintah Pusat.
“Aapakah bisa pusat. Nah menurut pandangan pribadi sebaiknya dikelola provinsi, setidaknya provinsi bekerja sama dengan pusat. Itu pribadi, tapi sebagai aturan harus kita jalankan  karena seluruhan, seperti masalah pertimbangan izin diambil alih provinsi, itu sudah aturan,” katanya,  Rabu (13/7).
Dia mempertanyakan secara pribadi apakah bisa pusat mengelola jembatan timbangan, “Bisa, bagaimana dengan kabupaten masalah jembatan timbang ini,” katanya.
        Jika jembatan timbang ditutup maka jalan-jalan di Sumsel cepat rusak, ”Kalau itu ditutup tonase melebihi, siapa yang ingin mengontrol, tonase keluar masuk jalan provinsi,” katanya.
Untuk itu kerja sama provinsi dan pusat dalam mengelola jembatan timbang itu penting sehingga secara pribadi dirinya tidak setuju jembatan timbang ditutup.
“Tentu ada pengalihan aset,” katanya.#osk
Baca:  Operasional 5 Jembatan Timbang di Sumsel Ditutup