Enam Ketua Fraksi Jalani Sidang Perdana

6

1207.01.sidang muba (1)
Enam Ketua Fraksi DPRD Muba menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (11/7).

Dear Fauzal Azim Ajukan Eksepsi

Palembang, BP

Skandal suap pengesahan LKPJ kepala daerah 2014 dan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) 2015 yang terkuak pasca operasi tangkap tangan oleh penyidik KPK RI beberapa waktu lalu kembali memasuki babak baru.

Kali ini giliran enam ketua fraksi DPRD Muba menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Klas IA Khusus pada PN Palembang, Senin (11/7).

Keenam terdakwa yakni Iin Febrianto (Partai Demokrat), Dear Fauzal Azim (PKS), Parlindungan Harahap (PKB), Ujang M Amin (PAN), Jaini (Golkar) dan Depy Irawan (Nasdem) didakwa Jaksa Penuntut Umum atas tuduhan turut serta dalam pemufakatan dan penerimaan suap dari pemerintah kabupaten.

Berdasarkan surat dakwaan jaksa diketahui peran keenam terdakwa terbilang sama, yakni turut serta menghadiri beberapa rapat untuk memutuskan persentase uang APBD yang akan diminta ke Pemkab Muba.

Pada rapat tersebut disepakati bahwa Anggota DPRD Muba meminta satu persen dari total APBD Pemkab Muba yakni Rp17, 5 miliar.

Baca:  Lagi, 6 Anggota DPRD Muba Ditahan KPK

Sehingga atas perbuatan tersebut, keenam terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian pada dakwaan kedua keenam terdakwa dikenai Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Usai jaksa membacakan surat dakwaan, majelis hakim yang diketuai Kamaluddin memberi kesempatan kepada para terdakwa untuk menanggapi dakwaan dengan mengajukan nota keberatan.

Dari keenam terdakwa hanya Dear Fauzal Azim, mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Muba periode 2014-2015, yang menyampaikan akan mengajukan eksepsi melalui kuasa hukumnya.

“Dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa menerima Rp75 juta atau sama dengan lima terdakwa lain. Padahal yang diterima hanya Rp40 juta dan itu pun sudah dikembalikan ke negara,” kata Riduan, selaku penasihat hukum Dear ketika ditemui usai persidangan.

Baca:  Kompetisi Literasi Numerasi Sains, Guru dan Siswa SMA Negeri 2 Tungkal Jaya Juara Nasional

Ia menilai dari keenam terdakwa yang dihadapkan ke persidangan pasti terdapat peran yang berbeda-beda, akan tapi JPU menjadikannya dalam satu berkas.
Menanggapi hal itu, anggota tim JPU Feby Dwiyansoependy mengatakan sudah memiliki jawaban atas nota keberatan yang akan disampaikan oleh terdakwa tersebut.

“Jika mempersoalkan masalah jumlah uang yang diterima, kita sudah memiliki jawabannya dan akan siap disampaikan pada persidangan selanjutnya,” katanya.

Dirinya membenarkan bahwa dari enam terdakwa terdapat empat orang yang sudah mengembalikan ke negara. Namun ia enggan merinci siapa saja, karena menilai hal itu sudah masuk dalam pokok perkara.

Hanya saja Feby menyebutkan hingga kini dalam kasus suap di Kabupaten Musi Banyuasin ini sudah dikumpulkan uang sebesar Rp3 miliar lebih.

“Ada yang mengembalikan, tapi ada juga yang belum. Pada prinsipnya penyidik KPK mendorong anggota DPRD Muba yang sudah menerima untuk segera mengembalikan ke negara,” imbuhnya.

Baca:  Pemimpin ke Depan Harus Jadikan Muba Lebih Maju

Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik KPK menetapkan keenam ketua fraksi DPRD Muba ini sebagai tersangka atas pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) di kediaman Ketua Fraksi PDI-P Bambang Karyanto pada 19 Juni 2015 lalu.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang sebesar Rp2,56 miliar serta empat orang yang saat ini sedang menjalani hukuman yaitu Bambang Karyanto, Adam Munandar (Ketua Fraksi Gerindra), Syamsudin Fei (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dan Faysar (Kepala Bappeda).

Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui keenam pimpinan fraksi ini telah menerima masing-masing Rp75 juta dari uang suap setoran pertama, sementara empat pimpinan DPRD masing-masing Rp100 juta.

Selain itu dalam kasus ini juga telah menyeret enam terpidana lain yakni empat pimpinan DPRD yakni Riamon Iskandar, Islan Hanura, Aidil Fitri, dan Darwin AH, serta Bupati Muba Pahri Azhari dan istrinya, Lucianty. #ris