Tax Amnesty, Dana Masuk Indonesia Diprediksi Rp5.000 Triliun

10

images
Fauzih H Amro

Palembang, BP

Sempat diwarnai penolakan dan perdebatan alot, DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Tax Amnesty atau UU Pengampunan Pajak, pada Selasa (28/6).
Anggota Komisi V  DPR RI asal Sumsel Fauzih H Amro berharap dengan Tax Amnesty (pengampunan pajak) dimana undang-undangnya sudah disahkan, APBN sudah disahkan maka ada dana masuk diprediksi Rp5000 triliun akan masuk Indonesia  dimana databasenya sudah ada di Kementerian Keuangan dan pihak Pajak namun nama-namanya tidak boleh dipublikasi untuk menjaga kerahasiaan.
“Mereka ini didominasi pengusaha,  kita sudah bilang tax amnesty itu pengampunan pajak dimana orang dengan kesadaran sendiri membawa uang ke Indonesia dan efeknya akan banyak di mana infrastruktur akan jalan, pertumbuhan ekonomi kita akan naik tahun 2017-2018,” katanya usai menggelar acara buka bersama jajaran Kahmi Sumsel di kediamannya di Komplek Alam Raya Residence Palembang, Sabtu (2/7).
Selama ini menurut politisi partai Hanura ini menilai pengusaha-pengusaha ini menaruh uang mereka di luar negeri seperti di Singapura dan Panama agar aman dari pajak dan mereka lebih nyaman karena sumber uang tak di ketahui dan tidak ditanya pihak terkait.
        Dengan demikian, menurut Fauzih, APBN Indonesia tahun 2017 akan surplus jika dana masuk ke Indonesia masuk hingga Rp5000 triliun .
        “Yang penting uang itu masuk, ada aturannya 2- 3 persen harus disetorkan kepada Negara,” katanya
Sebelumnya DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang Tax Amnesty atau UU Pengampunan Pajak pada Selasa (28/6).
Melalui undang-undang tersebut, para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah. Tarif tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yakni bagi usaha kecil menengah, bagi wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri, serta deklarasi aset di luar negeri tanpa repatriasi.
Untuk wajib pajak usaha kecil menengah yang mengungkapkan harta sampai Rp10 miliar akan dikenai tarif tebusan sebesar 0,5%, sedangkan yang mengungkapkan lebih dari Rp 10 miliar dikenai 2%.
Lalu, untuk wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri akan diberikan tarif tebusan sebesar 2% untuk Juli-September 2016, 3% untuk periode Oktober-Desember 2016, dan 5% untuk periode 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.
Terakhir, wajib pajak yang mendeklarasikan asetnya di luar negeri tanpa repatriasi akan dikenai tarif 4% untuk periode Juli-September 2016, 6% untuk periode Oktober-Desember 2016, dan 10% untuk periode Januari-Maret 2017.
Penetapan periode menjadi penting karena UU Pengampunan Pajak hanya berlaku hingga akhir Maret 2017 mendatang.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah mengatakan kebijakan pengampunan pajak ini untuk memperbesar pendapatan negara dari sektor pajak.
Hingga Agustus 2015 lalu, realisasi penerimaan pajak baru mencapai sekitar Rp598 triliun atau sekitar 46% dari target APBNP 2015.
Dengan menggunakan UU Pengampunan Pajak, pendapatan negara diperkirakan bertambah Rp165 triliun.
Sejak UU ini masih dalam tahap rancangan, sejumlah pelaku pasar memperkirakan tambahan uang itu akan berdampak baik untuk roda perekonomian Indonesia.
Di sisi lain, sebagian pihak mengkhawatirkan UU pengampunan pajak berpotensi menjadi fasilitas “karpet merah” bagi konglomerat, pelaku kejahatan ekonomi, dan para pelaku pencucian uang.#osk
Baca:  DJP Sumsel Babel Jamin Kerahasiaan Data