Home / Bisnis / Ditjen Pajak Sita Aset Rp56,3 Miliar

Ditjen Pajak Sita Aset Rp56,3 Miliar

Ilustrasi-Disegel-640x395Palembang, BP

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka pada rentang bulan Juni 2016 melakukan eksekusi penyitaan aset terhadap lima penunggak pajak dengan total tunggakan pajak sekitar Rp56,3 miliar.

 

Kepala Kantor Wilayah DJP Sumsel Babel M Ismiransyah M Zain melalui keterangan resminya menyebutkan, upaya ini sehubungan dengan ditetapkannya tahun 2016 sebagai tahun penegakan hukum pajak.

 

Adapun lima Wajib Pajak tersebut adalah HN dengan nilai tunggakan pajak sebesar Rp179 juta, PT. GL dengan nilai tunggakan pajak sebesar Rp4,1 miliar, PT EAP dengan nilai tunggakan pajak sebesar Rp4,3 miliar, PT. KT dengan nilai tunggakan pajak sebesar Rp38,5 miliar dan PT MSP dengan nilai tunggakan pajak sebesar Rp9,1 miliar.

 

Penyitaan dilakukan karena para penunggak pajak dinilai mempunyai kemampuan untuk melunasi utang pajak, namun tidak mempunyai iktikad baik untuk melunasi utang pajaknya.

Penyitaan sudah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

 

Ketentuan tersebut mengatur, antara lain, pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam setelah menerima surat paksa pembayaran pajak, sesudah batas waktu ini tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan penyitaan.

 

Penyitaan ini dilakukan setelah serangkaian proses penagihan aktif yang sudah dilakukan oleh KPP Pratama Bangka tidak membuat wajib pajak mau melunasi utang pajaknya.

Dalam melakukan penyitaan, Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka bekerja sama dengan pihak Badan Intelijen Negara Daerah, Kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia.

 

Kerja sama serupa juga telah dirintis oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka dengan berbagai macam instansi pemerintah lainnya di berbagai wilayah kerja KPP Pratama Bangka sebagai bentuk koordinasi dan antisipasi terhadap kemungkinan terbitnya izin untuk melakukan penyitaan lainnya terhadap penanggung-penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam melunasi utang pajaknya.

 

Sampai saat ini sudah ada beberapa nama penanggung pajak yang sedang dimintakan izin untuk melakukan penyitaan. Penyitaan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi para penunggak pajak yang sampai hari ini belum melunasi utang pajaknya.

 

Pada prinsipnya, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, hanya berkepentingan pada pelunasan utang pajak. Selama para penanggung pajak kooperatif dan mempunyai iktikad baik dalam menyelesaikan utang pajaknya, tindakan penagihan aktif seperti penyitaan ini akan dihindari. Akan tetapi, kalau ternyata iktikad baik tidak ada maka tindakan seperti blokir rekening, pencegahan, serta penyitaan akan secara konsisten dilakukan. #ren

x

Jangan Lewatkan

Ikuti Tes Kesehatan Heri Amalindo Mendapat Ucapan Ulang Tahun dari Awak Media dan Pegawai RSMH

Palembang, BP Ada pemandangan tak biasa saat pelaksanaan tes kesehatan yang dilakukan calon Bupati di Rumah Sakit Muhammad Husin (RSMH) ...