Benahi Tata Kelola Penanganan Air Sungai

9

bara-4.-Sekitar-27-juta-hektar-lahan-di-Sumsel-dijadikan-lokasi-konsensi-batubara.-Foto-Herwin-MeidisonPalembang, BP
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ingin membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya kepedulian terhadap air. Apabila hal tersebut tidak dilakukan akan menyebabkan kerugian seperti kekeringan dan krisis air bersih di Sumsel.

Untuk meningkatkan kesadaran tersebut, Pemprov Sumsel menggelar Rapat Koordinasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamat Air (GNKPA) Pengelolaan Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau di Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (2/6).

Staf Ahli bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pemerintah dan masyarakat harus menjaga keterbatasan air yang cukup untuk dikonsumsi. Dengan cara memperbaiki kerusakan yang disebabkan alam seperti kerusakan hutan dan menjaga sungai jangan sampai tercemar oleh limbah-limbah industri. Hal itu pada musim kemarau yang mengakibatkan keterbatasan air dapat teratasi dengan ketersediaan cadangan air yang cukup.

“Kita harus mengembalikan siklus hidrologi air menjadi sedia kala. Mungkin ada sesuatu harus kita benahi, dengan mengelola yang sudah rusak kita segera revitalisasi lagi. Air ini perlu diselamatkan untuk kehidupan, kita juga harus melakukan penghematan pemakaian air,” tuturnya.

Dengan bencana banjir disemua tempat, Khalawi berujar, kekeringan kemarau tiga sampai delapan bulan yang terjadi di semua wilayah di Indonesia, maka dampak yang luas ini harus dihindari. Untuk di Sumsel memang tidak terlalu begitu terkena dampaknya, namun menjadi wilayah yang mengakibatkan salah satu petaka kebakaran hutan dan lahan dan asap ini menjadi salah satu bentuk peringatan tersendiri.

“Sumsel sebenarnya suatu rahmat, melimpahnya ketersediaan air, seperti ada air Sugihan, Banyuasin ini kalau kita tidak kelola dengan baik itu akan terjadi bencana besar. Secara umum Sumsel masih cukup terkendali, tapi jangan terlena. Saya masih mendengar di beberapa daerah di Sumsel itu ada yang banjir, maka kita harus bergerak cepat melakukan penanganan segera apa penyebabnya,” lanjut dia.

Khalawi mengharapkan, melalui  GNKPA ini seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta serta masyarakat berkewajiban bisa turut andil dalam GNKPA, dan ini bukan sebagai penonton tapi juga sebagai penggerak.

Sementara itu, Asisten bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Sumsel, Yohannes Hasiholan Toruan menyatakan, dengan adanya rapat koordinasi ini diharapkan seluruh SKPD dapat memberikan sumbangsih dan tenaganya untuk bisa bekerjasama mengatasi bencana kerugian kehilangan sumber daya air dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan air sebaik-baiknya. Sehingga masyarakat tidak dirugikan atas bencana yang sangat merugikan tersebut.

“Kiranya rapat koordinasi ini kita betul-betul manfaatkan dengan bijaksana. Koordinasi di bidang pengairan ini juga sangat perlu, karena yang paling menderita akibat banjir longsor itu masyarakat miskin, mereka menjadi terisolasi,” tegasnya. #idz