Hakim Bersertifikasi Lingkungan Hidup Baru 413 Orang

13

Palembang, BP

Mahkamah Agung telah menerapkan kebijakan Penomoran Perkara Lingkungan Hidup bagi peradilan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara agar mencantumkan kode LH dalam penomoran registrasi perkara.
        Sayang hakim bersertifikasi lingkungan hidup baru   sebanyak 413 hakim dari atau sekitar 5 % dari 8000 hakim yang ada di Indonesia.
Ketua Pokja Lingkungan Hidup Nasional (LHN) MA, Prof. Takdir Rahmadi mengatakan, berdasar sudat keputusan MA pada 19 Desember 2014 telah ditetapkan Pokja LHN dan setahun kemudian terbit aturan mengenai penomoran khusus perkara lingkungan hidup.
“Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan MA memiliki komitmen pada pembangunan berkelanjutan,” kata  Takdir disela-sela  lokakarya Implementasi Pedoman Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Diadakan Mahkamah Agung (MA), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), REDD+UNDP, di ballroom Hotel Aryaduta Palembang,  Senin (25/4).
Sebanyak 115 peserta dari unsur ketua, panitera, panitera muda perdata dan pidana pada Pengadilan Negeri di provinsi Sumsel, Jambi, dan Bengkulu. Selain itu, dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkuluan Tanjung Pinang dan Bandar Lampung.
Dikatakan dia, MA telah menginisiasi beberapa program dan peraturan sebagai pedoman bagi para hakim dan aparat pengadilan guna meningkatkan kapasitas dalam menangani kejahatan pembakaran lahan dan hutan.
“Antara lain pelatihan dan sertfikasi hakim lingkungan, pembentukan Pokja nasional lingkungan hidup MA, dan pemberlakuan SK KMA no.36/KMA/SK/II/­2013 tentang Pedoman Implementasi Penomoran Perkara-Perkara Lingkungan Hidup,”katanya.
Dengan penomoran perkara itu maka memerintahkan semua peradilan tingat pertama pembanding yang memiliki kewenangan menangani perkara lingkungan yakni peradilan umum dan peradilan tata usaha negara agar mencantumkan kode LH dalam penomoran registrasi perkara.
“Tujuannya mudahkan MA, akademisi, masyarakat dan semua pihak saat mengekses putusan-putusan,” katanya.
Dia mengatakan, dalam lokakarya kali ini tak hanya soal implementasi penomoran perkara LH tapi juga para hakim, panitera, sekretaris dan lainnya diberikan materi kebakaran hutan dan lahan yang menjadi masalah besar di Sumatera tepatnya di Sumatera bagian tengah seperti Sumsel, Jambi, Riau, serta wilayah Kalimantan.
“Kita harap kedepan kasus-kasus lingkungan dapat menghasilkan putusan yang adil. Karena soal lingkungan ini merupakan masalah yang pelik,” katanya.
Dikatakan dia, jika ada perkara lingkungan semua pihak dapat ikut memantau sebagai upaya kontrol.
“Hakim yang dilatih dan bersertifikat lingkungan hidup sebanyak 413 hakim dari atau sekitar 5 % dari 8000 hakim yang ada di Indonesia. Karena saat ini banyak bidang hukum yang ada di Indonesia baik tipikor, perikanan atau maritim, niaga, PHI, anak, dan lainnya,” Katanya.
Untuk Pengadilan yang belum memiliki hakim bersertifikasi lingkungan, maka diambil solusi Ketua Pengadilan Negeri (KPN) atau Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) yang mengadili perkara lingkungan tersebut atau Wakil Ketuanya, dan bisa juga hakim yang paling senior.
Target hakim bersertifikat diharapkan bertahap secara keseluruhan. Dia pun disatu sisi cukup menyayangkan kurang responnya masyarakat dalam menghadapi permasalahan lingkungan.
Sementara itu, saksi ahli sekaligus pakar kebakaran hutan dan lingkungan hidup , guru besar dari Institut Pertanian Bogor   Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr  menjelaskan, lewat lokakarya ini kami menegaskan kepada lembaga peradilan memahami bahwa kebakaran hutan dan lahan sangat merugikan masyarakat dan lingkungan hidup.
” Kita ingin menegaskan kembali bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan berdampak negatip dan jangan berlanjut, kepedulian para penegak hukum ini untuk menyelamatkan lingkungan hidup itu perlu ,” katanya.
        Menurutnya dari 800 hakim se-Indonesia baru 413 orang  yang memiliki sertifikat lingkungan hidup menurutnya hal ini terus berproses.
        “ Dukungan pemerintah di butuhkan supaya hakim ini  memiliki pengetahuan lebih tentang lingkungan hidup, dan penyidik polisi juga memiliki pendidikan  lingkungan hidup juga, harapan masyarakat jika memang demikian maka harapan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik akan tercapai,” katanya.
        Soal pelanggaran lingkungan hidup bukan tanggungjawab pemerintah saja juga masyarakat juga dimana masyarakat bisa melapor terhadap pelanggaran lingkungan hidup apakah bentuknya legal action dan sebagainya .osk