Penguatan UMKM dan KUR Berorientasi Ekspor

10

hariansib_Pemerintah-Umumkan-Kebijakan-KUR-UMKM-EksporPalembang, BP
Paket kebijakan ekonomi tahap XI telah ditetapkan dengan lima poin menjadi sorotan. Daerah menjadi tulang punggung perekonomian negara didorong mensukseskan paket kebijakan ekonomi tersebut lewat perbaikan dari sisi pengeluaran hingga menjaga akses ketersediaan pangan,penguatan UMKM, dan KUR berorientasi ekspor.

Deputi Fiskal dan Moneter Kementerian Koordinator Perekonomian Bobby Hamzah Rufinus  mengatakan, paket kebijakan ekonomi tahap XI perlu dipahami semua sektor terutama pemda. Sejauh ini, tutur Bobby, pusat bertugas memberikan pemahaman dan juga mengenali berbagai hambatan terkait paket kebijakan kebijakan diimbangi tingkat daerah dan menggalang kerjasama pemangku kepntingan dalam pelaksanaannya.

“Saat ini harga komoditas merosot, krisis yang terjadi di Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa menunjukkan melambatnya perekonomian global dan diprediksi akan terus berlanjut. Dengan resiko yang semakin besar kita tak boleh hanyut. Namun harus mendorong peningkatan perekonomian terutama bagi masyarakat menengah kebawah termasuk perluasan lapangan kerja,” ujarnya saat Diseminasi dan Implementasi Kebijakan Perekonomian Nasional dan Klinik Bisnis di wilayah Barat oleh Kemenko Bidang Perekonomian RI, di ballroom Novotel Palembang, Senin (18/4).

Dirinya mengatakan, konteks kedepan dapat melewati periode krisis dalam 15 tahun ini dapat dimanfaatkan dalam mengimplementasikan kebijakan perekonomian yang strategis. Sampai 2045, pendapatan per kapita dapat sejajar dengan bangsa maju atau 11.000 dollar per kapita, sementara sekarang 3.400 dollar per kapita.

Bobby menjelaskan, untuk itu perlu melakukan langkah-langkah memperbaiki dari sisi pengeluaran, penduduk miskin pedesaan dengan memastikan ketersediaan pangan, serius perhatikan kesediaan pangan pokok, beras jagung daging sapi, dimana komoditas-komoditas ini sangat dibutuhkan dan mempengaruhi.

“Ini yang menyebabkan meningkatkan biaya hidup dari masyarakat berpendapatan rendah jadi mudah-mudahan dari sisi pengeluaran tekanan berkurang. Dari sisi pendapatan, kita sudah ada program Kredit Usaha Rakyat, bantua sosial Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Harapan, bisa memperbaiki tingkat pendapatan dari masyarakat menengah kebawah. Saat ini kondisi deflasi, terjadi karena faktor pendapatan. Dimana masyarakat menengah kebawah juga mengurangi tekanan dari biaya hidup,” ujarnya.

Program-program ini, tuturnya, dirasakan belum lama tapi melihat inflasi yang sudah semakin menurun. Pusat berupaya dari sisi ketersediaan pangan, dari pola konsumsi masyarakat menengah kebawah dimana kebutuhan akan pangan cukup besar. Sehingga penting sekali memastikan harga beras, daging sapi, daging ayam, telur, jagung, gula dan lainnya terkendali dengan baik. Selain itu pemerintah juga memiliki program perumahan untuk masyarakat berperekonomian rendah, serta memperhatikan dari sisi jaminan sosial seperti pelaksanaan BPJS.

Lebih lanjut dia mengatakan, pokok paket kebijakan perekonomian yang didorong yakni pertama Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) yang menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja dan investasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selanjutnya, meningkatkan peran PT Pos dalam menghimpun tabungan masyarakat dan membuka akses yang mudah bagi masyarakat pedesaan untuk menabung dan berhubungan dengan sektor keuangan formal.

“Dalam paket kebijakan perekonomian juga diterapkan Dana Investasi Real Estate (DIRE). Penerbitan DIRE dengan biaya yang relatif rendah dalam rangkapeningkatan efisiensi dalam penyediaan dana investasi jangka panjanguntukmenunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan sesuai Program Jangka Menengah Nasional Tahun2015-2019,” imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Edy Putra Irawady menambahkan, untuk Sumsel maka akan ada kebijakan deregulasi. Dimana Sumsel yang memiliki berbagai potensi dapat bergerak lebih baik lagi. Sebagai contoh, adanya penguatan KUR di daerah seperti Sumsel diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakatnya.

“Di level lapangan, saat ini misal tak perlu muluk-muluk misalkan bagaimana sektor IKM bidang pangan seperti produk makanan dapat memiliki kemasan, packaging menarik serta memiliki kualitas ekspor. Kedepan, misal ada Pempek Palembang cepat saji di Malaysia, Singapura, dan lainnya,” katanya.

Sehingga dalam penguatan IKM dibutuhkan kreativitas. UMKM atau IKM  memiliki potensi dan keunggulan kreativitas dalam menghasilkan produk-produk ekspor yang juga merupakan upaya untuk penganekaragaman produk ekspor Indonesia. Upaya untuk mengekspor produk UMKM masih terkendala, terutama masalah pembiayaan, serta masalah dalam kapasitas UMKM yang menyangkut Sumber Daya Manusia, pemasaran, dan pemenuhan standar perdagangan internasional yang ketat.

“Sebab itu, lewat paket kebijakan itu maka akan disediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja (Kredit Modal Kerja Ekspor/KMKE) dan investasi (Kredit Investasi Ekspor/KIE) bagi UMKM. Termasuk penyaluran pembiayaan kepada skala UMKM yang berorientasi ekspor (UMKM Ekspor), dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Eximbank), menetapkan tingkat suku bunga sebesar 9 persen p.a efektif (tanpa subsidi) dan Menetapkan batas maksimal pembiayaan,”pungkasnya. #idz