Ultimate magazine theme for WordPress.

Sumsel Dukung Program ‘Single Identity’

4-8-300x155Palembang, BP

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan dukungan terhadap program single identity yang diluncurkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Ditjen Dukcapil Kemendagri menggelar rapat koordinasi nasional untuk mendorong perwujudan kebijakan program identitas kepedudukan tersebut.

Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin mengatakan, program single identity merupakan perwujudan efisiensi pencacatan kependudukan. Setiap penduduk nantinya hanya akan memegang satu NIK dan KTP elektronik.

Untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat, terkait program kependudukan dan catatan sipil, Alex menjelaskan, Pemprov Sumsel  telah melakukan integrasi. Yakni penandatangan kerjasama pemanfataan data kependudukan dan KTP-elektronik antara Biro Pemerintahan Setda Sumsel selaku pengelola administrasi kependudukan di Sumsel dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sumsel.

Baca Juga:  Masukkan Bayi Dalam Mesin Cuci, Sutinah Segera Diadili

“Kerjasama ini sebagai wadah untuk menjalankan program Kios-K. Maka dari itu Pemprov Sumsel sangat mendukung program ini,” ujarnya, di Hotel Horison Ultima Palembang, Rabu (30/3) malam.

Alex mengungkapkan, dengan single identity dan Kios-K mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak bermotor karena tidak perlu antri lagi. “Cukup mendatangi Kios-K pada ATM Bank SumselBabel dengan membawa KTP-elektronik sehingga untuk membayar pajak motor lebih mudah. Sumsel merupakan provinsi yang pertama di Indonesia melakukan pemanfaatan data kependudukan dan KTP Elektronik,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Rakernas tahun 2016 di Palembang ini diikuti 11 provinsi dan 168 kabupaten/kota di Indonesia. “Jadi tepat sekali jika Rakernas ini dengan mengusung tema tuntaskan penertiban identitas penduduk di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga:  Alex Datang, Indonesia Raya Berkumandang di Sepang

Dirinya mengungkapkan, program peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang telah ditetapkan dalam peraturan mendagri nomor 9 tahun 2016 bahwa target yang sudah diamanatkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2016 yaitu sebesar 75 persen pada 2015, 77,5 persen di 2016, 80 persen pada 2017, 82,2 persen di 2018, dan 85% pada tahun 2019.

Dirinya berharap,  apa yang telah diamanatkan oleh perpres tersebut dapat mencapai target per tahunnya.  Rakornas dukcapil ini pun, ujarnya, dilaksanakan dengan tiga agenda.

Baca Juga:  Polsek Mariana Bongkar Jaringan Judi Online

Pertama menyosialisasikan kebijakan di bidang administrasi kependudukan khususnya kebijakan yang berkaitan dengan strategi penuntasan penertiban identitas penduduk di seluruh Indonesia.

Lalu penerapan program penerbitan kartu indentitas Anak (KIA) bagi penduduk yang berumur 0 sampai dengan 17 tahun dalam rangka memaksimalkan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran khususnya bagi kalangan anak usia 0 sampai dengan kurang dari 18 tahun.

“Terakhir, percepatan pelaksanaan program dan kegiatan administrasi kependudukan tahun 2016 baik di pusat maupun di provinsi melalui dana dekonsentrasi di kabupaten/kota melalui data tugas pembantuan dana,” ujarnya. #idz

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...