23 Pulau Milik Sumsel Perlu Perlindungan

38

Maspari
Pulau Maspari yang terdapat di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Palembang, BP
Sebanyak 23 pulau yang masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan perlu perlindungan. DPRD Sumsel segera membuat landasan hukumnya dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diusulkan Pemerintah Provinsi Sumsel.
“Dengan adanya perda ini nantinya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sumatera Selatan memiliki landasan hukum,” kata Ketua Panitia Khusus I DPRD Sumsel Sri Mulyadi, Jumat (25/3).
Dengan adanya perda tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu nantinya seperti untuk pembuatan pelabuhan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Api-Api tentunya ada peraturannya.
“Selain itu, untuk pengelolaanya tentunya akan memperhatikan dan mengutamakan peningkatan perekonomian nelayan,” katanya.
Sri mencontohkan selama ini ikan-ikan di perairan Sumsel banyak yang ditangkap oleh provinsi tetangga, karena itu nantinya dengan adanya perda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini tentunya akan lebih terjaga.
Ia mengatakan, untuk daerah yang pesisir pantai ini di Sumsel ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Banyuasin.
Sehubungan dengan pembahasan raperda itu pihaknya juga sudah melakukan kunjungan ke Pemerintah DKI Jakarta, karena di sana sudah ada perdanya.
“Ada lima provinsi yang sudah memiliki perda itu dan pihaknya berkunjung ke DKI Jakarta,” katanya.
Menurutnya, di Sumsel terdapat potensi pulau-pulau kecil sebanyak 23 pulau.
Sebelumnya Wakil Gubernmur Sumatera Selatan H Ishak Mekki mengatakan, Provinsi Sumsel memiliki 23 pulau di antaranya pulau Maspari dengan luas  perairan 14,6 hektar dan luasan terumbu karang 10,3 ha serta luasan pasir 11,1 ha.
Ishak memastikan kalau potensi perairan wilayah pesisir Sumsel sangat besar dengan panjang garis pantai 570,14 kilometer yaitu Kabupaten OKI dengan panjang garis pantai 295,14 km dan Kabupaten Banyuasin dengan panjang garis pantai 275.00 km dengan luas perairan laut total 844.700 ha.
“Sepanjang  garis pantai tersebut bermukim para nelayan dan pembudidayaan ikan yang dapat memanfaatkan potensi perikanan di antaranya komoditas udang, bandeng, dan budidaya kerang yang terdapat di pesisir pantai Kecamatan Tulung Selapan dan pesisir pantai Kecamatan Cengal. Selain itu terdapat potensi kawasan konservasi yang terdiri dari zona konservasi pesisir, zona konservasi maritim, dan zona konservasi perairan, ” kata Ishak dalam rapat paripurna DPRD Sumsel dalam agenda jawaban Gubernur Sumsel terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas lima raperda, Rabu (16/3) lalu.
Selain itu untuk sumber daya dapat pulih telah disusun beberapa program berupa restocking atau penebaran benih ikan di suaka perikanan dan perairan umum, budidaya ikan yang baik atau CBIB, pembenihan ikan  yang baik (CPIB), penanaman bakau (mangrove), penangkapan ikan dengan alat tangkap ramah lingkungan, larangan alat tangkap ikan yang merusak sumber daya ikan, terumbu karang buatan dan program rumah ikan.
“Untuk sumber daya  yang tidak dapat pulih seperti mineral, pasir laut, dan garam tidak terdapat di perairan laut Sumsel. Untuk jasa kelautan yang sudah dimanfaatkan jasa penyeberangan  dan untuk program pengelolaan barang berharga yang tenggelam (kapal tenggelam) tidak ditemukan di wilayah perairan Sumsel (Selat Bangka),” katanya.#osk